Dukung Program Lain, Menteri PU Sebut Anggaran IKN 2025 Diblokir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan, realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir.

Hal tersebut disampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progress ke mana sih, anggarannya nggak ada," kata Dody.

Ia menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain.

Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

"Progressnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progressnya," ujar Dody.

Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progress pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024.

Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.

Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, bina marga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.

Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

Semula pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.

Namun, setelah pemangkasan pagu anggaran kementerian menyusut menjadi Rp​ 29,57 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN).

Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.

Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur memang mengalami pemangkasan.

Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN.

"Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini," ujar AHY.

AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negara yang keluar tidak efisien.

Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan urgensi pembangunan.

"Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu," jelasnya.

Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung.

Nantinya, pemerintah bisa memilih mana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

"Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkan kesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunan berbagai projek lainnya," jelasnya.

"Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasuk juga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua," imbuhnya.

Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2/2025).

Dalam ratas itu, adapula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Saat itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar adanya pengkajian terhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN.

"Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di bulan Januari, pak presiden juga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasuk juga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasan legislatif dan juga yudikatif," pungkasnya.

(Tribun Network/fer/igm/wly)