Sosok Paramitha Widya Kusuma, Bupati dari PDIP yang 'Langgar' Arahan Ketum Megawati

Seperti diketahui, retret digelar mulai Jumat (21/2/2025) hingga Jumat (28/1/2025).

Sikap PDIP menahan para kepala daerahnya untuk mengikuti Retret Kepala Daerah beredar di media sosial dalam bentuk surat.

Juru bicara PDIP, Guntur Romli membenarkan surat tersebut diterbitkan partainya.

Surat bertandatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tegas bertuliskan dua instruksi, yakni menahan diri menuju retret di Magelang, dan tetap siaga komunikasi.

Pada surat tersebut juga tertulis soal penahanan Hasto yang disebut sebagai kriminalisasi.

Berikut isi lengkap surat PDIP:

"Merdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."

Jokowi Sentil Megawati

Menanggapi instruksi Megawati, Jokowi memberi pendapat berbeda.

Seolah menyentil mantan ketua umumnya di partai banteng, Jokowi menyebut retret adalah undangan pemerintah pusat.