PLN UID Lampung
PLN Perkuat Kolaborasi dengan Pemda se-Lampung untuk Optimalisasi PBJT-TL dan Peningkatan PAD
PLN UID Lampung jalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan sinergi dalam pengelolaan pajak dari sektor tenaga listrik.
Penulis: sulis setia markhamah | Editor: Teguh Prasetyo
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - PT PLN (Persero) UID Lampung jalin kerjasama erat dengan pemerintah kabupaten/kota se-Lampung guna meningkatkan sinergi dalam pengelolaan pajak dari sektor tenaga listrik.
Hal ini sebagai wujud berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL).
Kegiatan dikemas dalam bentuk gathering dihadiri perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertamanan dan Lingkungan Hidup dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi LampungĀ di Ballroom Hotel Swisbell Bandar Lampung, Rabu (27/2/2025).
Forum ini menjadi langkah awal dalam menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membahas strategi optimalisasi PBJT-TL agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap PAD.
Senior Manager Niaga PLN UID Lampung Wira Bhakti Dharma menegaskan, keberhasilan dalam mengoptimalkan PBJT-TL sangat bergantung pada sinergi antara PLN dan pemerintah daerah setempat.
"Momentum ini menjadi ajang strategis bagi PLN dan Pemda dalam mempererat kerja sama untuk meningkatkan PAD melalui PBJT-TL. Selain memastikan penyetoran pajak berjalan optimal, kita juga perlu bersama-sama mendorong kedisiplinan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya terutama dalam hal pembayaran tagihan listrik," ujar Wira Bhakti Dharma.
Ia menjelaskan pada tahun 2024, total penerimaan PBJT-TL di Provinsi Lampung mencapai Rp 474,9 Miliar, meningkat 2,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, masih terdapat potensi PAD dari pelanggan yang menunggak sebesar Rp 9 Miliar dan perlu secara bersama-sama membangun kesadaran masyarakat dalam membayar listrik tepat waktu.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat turut berperan aktif untuk mengimbau masyarakat dalam membayar listrik tepat waktu. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan daerah melalui pajak, tetapi juga menjaga keberlanjutan layanan kelistrikan," tambahnya.
PLN juga memberikan apresiasi kepada empat pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pembayaran rekening listrik tepat waktu, diantaranya yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Basyuni, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif PLN dalam menjalin sinergi dengan pemerintah daerah serta mengusulkan agar koordinasi serupa dapat dilakukan secara rutin.
"Kami sangat mengapresiasi upaya PLN dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Forum ini sangat bermanfaat untuk menyamakan persepsi serta menyelesaikan kendala operasional di lapangan. Akan lebih baik jika koordinasi semacam ini dapat dilakukan secara berkala setiap tiga atau empat bulan sekali agar kerja sama antara PLN dan pemerintah daerah semakin solid," ujar Basyuni.
Melalui sinergi yang semakin erat ini, PLN dan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas PBJT-TL, memperkuat PAD, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.
(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)
PLN Dukung PT Gandapahala Taraperkasa Bangkit Kembali dengan Pasokan Listrik 240 kVA |
![]() |
---|
Kado HPN, 600 Keluarga Prasejahtera di Lampung Dapat Sambungan Listrik Gratis PLN Kurun Lima Tahun |
![]() |
---|
Kado HUT RI, PLN Pasang Listrik Gratis 2.821 Keluarga Prasejahtera di Tanah Air |
![]() |
---|
PLN UP3 Kotabumi Gandeng PMI Gelar Donor Darah Peringati HUT RI |
![]() |
---|
Dedikasi bagi Pelanggan, PLN Sukses Kawal Panen Raya di Lampung Tengah Jelang HPN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.