Respons Istana soal Laporan Anggaran MBG Disunat Rp 2.000 per Porsi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Istana memberi respons dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, laporan itu baru sekadar informasi awal yang belum terverifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengaku mendapat laporan terkait dugaan penyimpangan dalam program MBG.

Disebutkan, harga MBG diutak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per porsi. 

Hasan mengeklaim, laporan itu belum diverifikasi. "Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," ujar Hasan kepada wartawan, Minggu (9/3/2025). 

"BGN (Badan Gizi Nasional) juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi," sambungnya. 

Hasan kemudian menyinggung harga bahan makanan dari program MBG yang bersifat actual cost.

Menurutnya, untuk Indonesia bagian barat, memang nilainya Rp 10.000. Tapi, di Kepulauan Mentawai, harganya bisa Rp 14.000. 

"Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD nilainya rentang Rp 7.000-9.000 saja di Jawa dan Sumatera. Sebab mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori saja. Sementara di Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp 41.000," jelas Hasan. 

Hasan menyebut, pertemuan antara KPK dan BGN beberapa waktu lalu berbicara pencegahan, bukan kasus hukum. "BGN ingin pelaksanaan MBG bisa lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," imbuhnya. 

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku pihaknya menerima laporan anggaran untuk program MBG diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan. 

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Untuk itu, ia menegaskan bahwa pihaknya bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring.