DPR Rapat di Hotel Mewah, Bahas RUU TNI Hingga Tengah Malam

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemerintah dan Komisi I DPR menggelar rapat secara diam-diam selama dua hari di sebuah hotel mewah di Jakarta, Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025). 

Rapat di Hotel Fairmont itu membahas revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah digodok sejak 2024.

Dari pantauan di lokasi, DPR bersama pemerintah menggunakan ruangan rapat Ruby 1 dan Ruby 2 di Hotel Fairmont untuk membahas revisi Nomor 34 Tahun 2004 itu. 

Pembahasan dilakukan secara tertutup. Awak media tidak bisa masuk ke dalam ruang rapat dan diminta menunggu di ruangan lain.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin membenarkan rapat pembahasan RUU TNI tersebut. 

Dia mengatakan, rapat diikuti Panja UU TNI DPR dan Panja UU dari pemerintah. "Betul, Panja UU TNI DPR dengan panja UU dari pemerintah," kata Hasanuddin. 

Ia menuturkan, rapat itu digelar sejak Jumat (14/3/2025) siang pukul 13.30 WIB hingga malam harinya. Rapat kemudian dilanjutkan lagi pada Sabtu (15/3/2025) pagi. 

"Kita mulai kemarin pada pukul 13.30 WIB setelah salat Jumat. Kita mulai, tadi malam sampai sekitar jam 22.00 WIB. Hari ini mulai lagi jam 10.00 WIB. Sampai kapan nanti jam berapa saya belum tahu," ujar Hasanuddin.

Menurut dia, pada rapat hari pertama Panja Revisi UU TNI membahas 40 persen dari total 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). 

"Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah DIM. Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 DIM," jelasnya.

Salah satu poin revisi yang telah dibahas berkaitan dengan usia masa pensiun bagi anggota TNI, mulai dari level bintara, tamtama hingga perwira. 

Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tugas TNI dalam operasi militer nonperang. 

Menurut Hasanuddin, ada penambahan tugas TNI dalam operasi militer nonperang. 

"Dari 14 berubah menjadi 17. Tadi panjang lebar dan sebagainya, dan kemudian disepakati 17 itu dengan narasi-narasi yang diubah," katanya.

Dari ke-17 operasi militer selain perang, Hasanuddin mengatakan TNI punya kewajiban di antaranya membantu di dalam urusan pertahanan siber yang ada di pemerintah.