Sopir Angkot Pembongkar Potongan Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat Tetiba Minta Maaf

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Emen, sopir angkot pembongkar potongan dana kompensasi dari Gubernur Jawa Barat tiba-tiba minta maaf.

Permintaan maaf sopir angkot tersebut disampaikan untuk Organda dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Dalam klarifikasinya, Emen menyebut jika pihak Organda dan Dishub tidak terkait dengan program dana kompensasi dari Gubernur Jawa Barat.

Namun mengakui jika mereka berada di lokasi saat pembagian dana kompensasi itu.

Saat menyampaikan klarifikasi, Emen terlihat lebih ciut dari sebelumnya saat membongkar pemotongan dana kompensasi itu.

Diketahui Emen memiliki nama asli Eman Hidayat warga Kampung Sukabilus RT 1 RW 1, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Emen sudah menjadi sopir angkot Puncak sejak tahun 1995.

Setelah lantang membongkar soal pemotongan uang bantuan, Emen kini justru membuat surat pernyataan menarik ucapannya.

"Dengan ini menyatakan dana kompensasi dari Gubernur bapak Dedi Mulyadi," katanya.

Meski awalnya garang membongkar, namun kini Emen justru menciut.

Emen malah meralat ucapannya tentang pemotongan dana bantuan dari Gubernur Jabar KDM.

Walau begitu Dedi Mulyadi secara tegas meminta agar pelaku pemotongan uang bantuan untuk sopir angkot Puncak tetap diproses secara hukum.

Pemotongan terjadi pada uang bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebagai kompensasi bagi sopir angkot Puncak.

Uang itu diberikan karena KDM meminta agar sopir angkot tak beroperasi selama satu minggu libur lebaran 2025 supaya arus lalu lintas di Puncak lancar.

Emen awalnya mengaku menyerahkan uang Rp 200 ribu bersama dengan anggota komunitasnya pada KKSU.

Totalnya dari komunitas Emen menyerahkan sebanyak Rp 4 juta.

Ada tiga point yang ditulis Emen dalam surat pernyataannya.

Pertama dia menyatakan bahwa Organda dan Dishub Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

"Adapaun pihak terkait Organda dan Dishub itu tidak terkait dengan program tersebut hanya ada di lokasi yang memberikan kompensasi tersebut tidak ada keterkaitan dengan masalah tersebut," katanya.

Point berikutnya, Emen menyatakan ada 430 angkot Puncak yang menerima bantuan Gubernur Jabar.

Menurutnya total hasil pemotongan bantuan sebanyak Rp 11.200.000.

"Dana kompensasi tersebut sudah dibagikan ke sopir-sopir angkot Cisarua Kabupaten Bogor berjumlah 430 unit dan ada yang dipotong ada yang tidak, ada yang ngasih ada yang tidak. Jumlahnya Rp 11.200.000 yang dipinta," kata Emen.

Terakhir Emen menyatakan bahwa masalah pemotongan dana bantuan Gubernur Jabar KDM sudah selesai.

Dia juga meralat ucapannya saat ditelepon Dedi Mulyadi.

"Alhamdulillah dari ini semua udah clear dengan semuanya dan apa yang dibicarakan dengan Gubernur Dedi Mulyadi itu hanya klarifikasi saja maka dengan ini saya ralat,

demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandat tangani tanpa ada paksaan dari manapun. Dan saya mohon maaf sebesarnya terutama pada Organda dan Dishub Kabupaten Bogor," kata Emen sopir angkot Puncak.

Tapi nampaknya upaya Emen menjadi sia-sia.

Pasalnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berkukuh untuk tetap memproses hukum pelaku pemotongan dana bantuan untuk sopir angkot Puncak.

"Sopirnya sudah menyampaikan pernyata sudah dibalikin," katanya.

KDM menganggap meski uang hasil sunat bantuan itu sudah dikembalikan, namun proses hukum harus tetap berjalan.

"Saya sih selidiki saja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan soal lain, tapi BAP-nya (Berita Acara Perkara) harus tetap ada," kata Dedi Mulyadi.

Beginilah akhir nasib uang kompensasi yang diperuntukkan bagi para sopir angkot dari Dedi Mylyadi.

Uang kompensasi yang diberikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kepada para sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan sempat dipotong oleh oknum, kini telah dikembalikan sepenuhnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor menegaskan bahwa pemotongan tersebut bukan dilakukan oleh pihaknya, melainkan berawal dari kesepakatan antara sopir dan pihak Kelompok Koperasi Serba Usaha (KKSU).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, mengatakan bahwa dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir kini telah dikembalikan seluruhnya.

“Sekarang hari ini kita sudah saksikan semua bahwa yang potongan Rp 200.000, Rp 100.000, dan Rp 50.000, yang jumlahnya Rp 11,2 juta sudah diserahkan kembali ke sopir. Ini murni dari KKSU langsung yang kemarin ada pungutan itu ternyata itu keikhlasan dari sopir,” ujar Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).

Menurut Dadang, simpang siur informasi yang menyebut adanya keterlibatan Dishub atau Organda dalam pemotongan dana adalah akibat miskomunikasi.

“Terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan, kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena miskomunikasi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah sopir angkot mengadu kepada Dedi Mulyadi bahwa uang kompensasi sebesar Rp 1 juta yang mereka terima sebagai pengganti larangan beroperasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2025 dipotong sebesar Rp 200.000 oleh oknum petugas.

Dedi menanggapi aduan tersebut dengan menjanjikan penggantian penuh atas dana yang dipotong.

“Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti,” kata Dedi dalam video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Selain kompensasi tunai Rp 1 juta, para pengemudi juga menerima bantuan sembako senilai Rp 500.000, yang diberikan dalam dua tahap sebelum dan sesudah Lebaran.

Sebelumnya memang viral curhatan sopir angkot secara terang-terangan kepada Dedi Mulyadi.

Sopir angkot di Puncak Bogor, Jawa Barat megeluh soal uang kompensasi Lebaran. 

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat memberikan tawaran Rp1,5 juta dengan syarat tidak bekerja selama libur Lebaran 2025.

Namun para sopir angkot tersebut kini mengeluh uang kompensasinya disunat. 

Pasalnya mereka hanya menerima Rp1,3 juta.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com