Berita Viral

Sederet Gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi, Terbaru Sekolah 9 Lantai

Sederet gebrakan terbaru yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait aturan sekolah. 

Editor: Kiki Novilia
TribunJabar/Dian Herdiansyah
SEDERET KEBIJAKAN - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025). Dedi Mulyadi punya sederet aturan baru soal sekolah di Jabar. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Sederet gebrakan terbaru yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait aturan sekolah

Belakangan Gubernur Dedi Mulyadi terus membuat kebijakan baru yang menuai sorotan publik. 

Mulai dari integrasi pendidikan, wajib militer, siswa wajib bawa sampah, SMA swasta gratis, dan lainnya. 

Adapun sederet gebrakan Dedi Mulyana soal aturan sekolah di Jabar adalah sebagai berikut:

Gratiskan SMA Swasta

Terbaru, Dedi Mulyadi berniat menggratiskan biaya pendidikan bagi warga miskin yang melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta. 

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak dapat tertampung di SMA negeri.

Dedi Mulyadi menjelaskan, setiap tahun selalu muncul permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat, di mana lulusan SMP tidak dapat diterima sepenuhnya di SMA negeri. 

"Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus soal PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua tertampung di SMA pemerintah," ungkap Dedi, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Berdasarkan perhitungan Dedi, sekitar 25 persen dari total lulusan SMP setiap tahunnya tidak dapat diterima di SMA negeri.

"Jumlah 25 persen itu akan diarahkan ke SMA swasta, namun ke depan akan ada perjanjian dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) agar warga miskin di sekolah swasta juga gratis," jelasnya.

Integrasi Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, Dedi mengungkapkan bahwa sejak awal masa pemerintahannya, ia telah melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru.

Anggaran pendidikan yang awalnya sebesar Rp 60 miliar, kini meningkat menjadi Rp 600 miliar.

"Karena selama ini belanja kepentingan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat praga."

Sumber: Tribun Lampung
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved