Serahkan Dokumen Rusia, Connie: Ada Pengkhianat yang Mau Hancurkan PDIP

Tribunlampung.co.id, Jakarta - "Dokumen Rusia" yang diserahkan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie masih menyisakan tanda tanya.

Sampai saat ini belum jelas untuk apa dokumen itu akan digunakan.

Dokumen Rusia itu disebut sebagai titipan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. 

Penyerahan dokumen diungkapkan Connie melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (25/4/2025). 

Dokumen itu berjumlah 37, bersama dengan diska lepas (flashdisk) yang berisi video sejumlah kasus. 

"Notaris pertama tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37," kata Connie melalui akun Instagramnya, dikutip Kamis (25/4/2025). 

Dokumen itu sebelumnya dibawa Connie ke Rusia untuk diamankan. Itu karena Connie bekerja sebagai guru besar di Universitas Saint Petersburg. 

Isi Dokumen

Connie mengungkapkan, setidaknya ada dua dokumen yang membuatnya merasa "ngeri" dan tercengang. 

Di antaranya, dokumen nomor 16 yang berkaitan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Lalu, dokumen nomor 7 yang berkaitan dengan rencana pembubaran serta penghancuran PDIP. 

Selain itu, ada juga dokumen berisi berbagai kasus, termasuk kasus korupsi. 

"Saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa gitu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga," ungkap Connie. 

Connie menjelaskan ada soal pengkhianat yang hendak menghancurkan PDIP.

Hal ini diungkap Connie dalam acara On Point with Adisty, diakses di kanal YouTube Kompastv, Sabtu (26/4/2025). 

“Kalau yang tentang bagaimana PDIP itu akan dihancurkan, itu serem. Karena penyusupan terjadi, banyaklah hal-hal yang mengerikan,” ujar Connie. 

Lebih jauh, menurutnya, kegiatan pertemuan para penyusup dan pengkhianat yang hendak menghancurkan PDIP disebut Connie dimuat dalam dokumen Rusia itu.

“Ternyata terdeteksi. Rapat-rapat di mana, jam berapa, siapa, melibatkan siapa saja tokoh bangsanya, di jalan apa, nomor berapa, itu ada semuanya,” ujarnya. 

Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut Connie sudah mengetahui soal informasi ini sehingga tidak terkejut lagi.

“Ada beberapa orang, tetapi ketika saya sampaikan ke Ibu (Megawati), Ibu langsung bilang, ‘Saya sudah tahu,’” kata Connie. 

Di sisi lain, Connie menjelaskan dirinya punya perjanjian dengan Hasto untuk tidak menyalin dan mengedarkan isi dalam diska lepas.

Connie juga mengungkapkan alasannya mengapa harus menyerahkan dokumen kepada PDIP. Salah satunya, dirinya akan lebih lama berada di Rusia. 

"Ibu (Megawati) bilang sama saya, untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi, untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga, ini yang paling penting. Nah, tadi, ini kontrak dari kampus saya, St Petersburg University, tanggal 10 Maret. Saya diangkat menjadi highly qualified specialist. Dan kontrak saya di Rusia, sampai 26 Februari 2028," jelasnya. 

Politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa "dokumen Rusia" itu sudah dikembalikan ke partai.

Namun, Guntur belum mengetahui akan digunakan untuk apa karena belum ada pembahasan lanjutan. 

"Saya belum tahu mau digunakan untuk apa, tapi intinya dokumen-dokumen itu sudah dikembalikan ke partai. Belum ada pembahasan soal dokumen-dokumen tersebut," kata Guntur, Minggu (27/4/2025). 

Terpisah, kuasa hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, enggan berkomentar terkait "dokumen Rusia".

"Itu nanti tanyakan ke Connie ya," ujar Ronny singkat, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025) lalu. 

Juru bicara PDIP Ahmad Basarah serta pengacara Hasto lainnya, seperti Maqdir Ismail, Febri Diansyah, dan Arman Hanis, sudah dimintai konfirmasi, namun belum ada penjelasan lebih lanjut. 

Amankan Informasi

Pada 30 Desember 2024 lalu, politikus PDIP Guntur Romli pernah membenarkan bahwa Hasto memiliki dokumen dan video terkait skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara.

Guntur saat itu mengungkap dokumen tersebut dititipkan ke Connie agar diamankan di Rusia. 

Alasannya, Connie sedang menjalankan tugasnya sebagai guru besar di Saint Petersburg State University.

“Jadi membunuh karakter lawan politik dengan kasus hukum, kemudian penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa. Kemudian bukti-bukti perpanjangan tiga periode, pengambilalihan partai-partai politik dengan kasus-kasus hukum dan lain-lain,” kata Guntur saat dikonfirmasi akhir tahun lalu. 

Menurut Guntur, langkah Hasto menitipkan dokumen-dokumen tersebut kepada Connie adalah untuk mengamankan informasi penting terkait dugaan skandal.

Ia juga menambahkan bahwa politikus PDIP dan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjayanto turut memberikan data-data tambahan untuk melengkapi informasi yang dimiliki Hasto. 

“Banyak dokumen dari video-video itu sudah dibawa oleh Connie Bakrie ke Rusia untuk diselamatkan dan sudah dinotariskan di sana. Mas Andi Widjajanto (AW) juga memberikan tambahan-tambahan data dan analisis. Semuanya sumber dari internal. Karena baik Saudara Sekjen dan Mas AW sebelumnya ada di dalam kekuasaan,” ujarnya.

Hasto Kristiyanto disebut telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie.

“Iya betul. Dokumen-dokumen yang otentik yang dijabarkan oleh Mas Hasto dalam video-video itu sebelumnya sudah dititipkan ke Ibu Connie Bakrie ke Rusia,” kata Guntur. 

Guntur mengeklaim, dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. 

Sebagai informasi, Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses PAW anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik. 

Sekjen PDIP itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol. Hasto diketahui telah ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025. 

Sejatinya, Sekjen PDIP itu sempat mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka. Namun, gugatan itu berujung ditolak.

(Kompas.com)