KPU Pastikan Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pilkada Pesawaran Sudah Lengkap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran memastikan anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 telah tersedia sepenuhnya.

Adapun dana tambahan sebesar Rp 9,4 miliar yang dibutuhkan kini sudah disalurkan seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran.

Ketua KPU Pesawaran Fery Ikhsan menyampaikanm, bahwa dana tersebut diterima secara bertahap dan kini sudah lengkap 100 persen.

“Mulai Jumat kemarin, dana kekurangan sebesar Rp 9,4 miliar sudah ditransfer seluruhnya ke rekening KPU,” ujar Fery, Sabtu (10/5/2025).

Ia menambahkan, dana tersebut diberikan dalam tiga tahap.

Dan saat ini, kata Fery, sudah melengkapi anggaran PSU yang sebelumnya sudah tersedia dari sisa dana Pilkada Serentak 2024.

"Kami masih memiliki sisa Rp 6 miliar dari anggaran sebelumnya. Jadi, total dana untuk PSU mencapai Rp15,4 miliar, sesuai kebutuhan yang dirancang,” jelasnya.

Fery juga memastikan seluruh logistik untuk pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 24 Mei mendatang, kini dalam tahap pengecekan akhir.

Seluruh perlengkapan pemilu sudah berada di gudang logistik dan siap didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain logistik, tahapan kampanye dan pelatihan teknis bagi penyelenggara juga terus berjalan.

“Kampanye sudah masuk hari ketiga. Kami juga sedang menyelenggarakan bimtek untuk petugas badan adhoc terkait proses pemungutan suara, penghitungan, hingga penggunaan aplikasi Sirekap," imbuh Fery.

Ia optimistis seluruh tahapan akan berlangsung lancar.

“Sampai hari ini, tidak ada kendala berarti. Kami berharap semua berjalan sesuai rencana hingga hari pemungutan suara,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho bersama jajaran pejabat utama meninjau wilayah kepulauan yang mengalami gangguan jaringan komunikasi (blank spot) di Pulau Legundi dan Pulau Pahawang, Kecamatan Punduh Pidada, Rabu (7/5/2025) lalu.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran proses demokrasi di daerah terpencil.