Berita Terkini Nasional

Pernyataan Dedi Mulyadi Bikin DPRD Tersinggung sampai Ancam Tak Mau Bahas Raperda

Itu jika Dedi Mulyadi tidak membuat klarifikasi atas pernyataan yang menyinggung DPRD Jawa Barat.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
GUBERNUR DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan pidato di hadapan pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat saat Halalbihalal Idul Fitri 1446 H di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/4/2025). Pernyataan Dedi Mulyadi bikin DPRD tersinggung sampai ancam tak mau bahas Raperda. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jawa Barat - Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata menyinggung DPRD hingga mengancam tak akah bahas ranperda.

Itu jika Dedi Mulyadi tidak membuat klarifikasi atas pernyataan yang menyinggung DPRD Jawa Barat.

Akibat pernyataan Dedi Mulyadi, anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out dari rapat Paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat.

Rapat paripurna tersebut diselenggarakan Jumat (16/5/2025) di Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi walk out ini disebabkan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP geram terhadap pernyataan Dedi saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, pada 7 Mei 2025.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, Jumat, dilansir TribunJabar.id.

Seperti apa pernyataan Dedi yang membuat geram anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP?

Pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved