Berita Lampung

Pemprov Lampung Komitmen Wujudkan Reforma Agraria Berkeadilan

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mewujudkan reforma agraria berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Hurri Agusto | Editor: Daniel Tri Hardanto
Dok Diskominfo Lampung
RAKOR - Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2025 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025). 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen mewujudkan reforma agraria berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Pj Sekretaris Provinsi Lampung M Firsada saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Selasa (3/6/2025).

"Reforma agraria bukan hanya soal pembagian sertifikat tanah, tetapi juga menyangkut penyediaan akses pendukung," ujar Firsada dalam sambutannya.

"Akses pendukung yang dimaksud bisa seperti infrastruktur, pasar, modal, dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Firsada pun menegaskan pentingnya kesinambungan antara penataan aset dan akses, sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan reforma agraria. Semoga rakor ini mampu menghasilkan langkah konkret yang berdampak nyata," imbuhnya.

Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kakanwil BPN Lampung sekaligus ketua panitia pelaksana Ramli mengatakan, fokus utama kegiatan rakor di antaranya penguatan kapasitas GTRA kabupaten/kota sesuai Perpres Nomor 62 Tahun 2023 dan Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024. 

Kemudian, peningkatan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta integrasi program dan data untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria yang komprehensif dan kolaboratif.

"Hasil yang ingin dicapai dari rakor ini adalah tercapainya kesepahaman dan kesepakatan bersama arah kebijakan reforma agraria, yang akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama," ujar Ramli. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala menyampaikan bahwa tema rakor tersebut yaitu menjadikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional dan membangun ekosistem ekonomi berbasis desa.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antarlembaga.

"Kami berharap rapat koordinasi ini memperkuat kerja sama dan menghasilkan kebijakan yang implementatif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)

Sumber: Tribun Lampung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved