DPR Panggil Gubernur Mirza, Bahas soal Harga Singkong di Lampung

Hal ini membuat para petani singkong di Lampung terus mengalami kerugian.

“Harga memang ada yang Rp 1.350, tapi potongan rafaksinya sampai 35 sampai 40 persen. Jadi perusahaan belum sepenuhnya patuh terhadap instruksi gubernur,” jelas Dasrul.

Ia mencontohkan, ada sebuah perusahaan tapioka yang membeli singkong petani seharga Rp 1.000 per kilogram dengan potongan mencapai 40 persen. 

“Kalau dihitung, petani hanya terima Rp 600 per kg, belum dipotong ongkos cabut. Jadi (pendapatan) bersih yang diterima petani cuma sekitar Rp 350. Rugi jelas,” tambahnya.

Menyikapi kondisi tersebut, PPUKI berencana menggandeng Koperasi Desa Merah Putih untuk membangun lapak pembelian di tingkat desa. 

Tujuannya agar petani tidak lagi bergantung pada lapak mitra perusahaan yang kerap mempermainkan harga.

“Kami rencana membuat lapak desa bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Petani bisa jual langsung ke lapak koperasi, bukan ke lapak perusahaan,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan nota timbang yang dihimpun PPUKI, ditemukan sejumlah pelanggaran rafaksi oleh lapak mitra pabrik. 

Di Rawajitu Timur, seorang petani bernama Agus hanya menerima Rp 4,6 juta dari hasil penjualan 7,5 ton singkong, setelah dipotong 33 persen serta dikurangi biaya cabut dan angkut.

Kondisi serupa terjadi di Tulangbawang. Pada 13 Juni 2025, sebuah perusahaan tapioka menetapkan potongan rafaksi hingga 43 persen terhadap penjualan 12,9 ton singkong.

Terpisah, Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung Mikdar Ilyas menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan harga singkong di Lampung. 

Ia mendesak adanya sanksi tegas terhadap pabrik-pabrik yang tidak mematuhi kebijakan pemerintah.

“Kalau ada pabrik yang langgar instruksi, harus ada tindakan. Jangan biarkan petani terus yang jadi korban. Kami akan terus kawal dan perjuangkan hak petani," kata Mikdar. 

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto/Riyo Pratama)