Hamartoni Ahadis Usung Program Puskesmas Mider di Lampung Utara

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung, yang memiliki beragam potensi untuk dikembangkan. 

Bagaimana cara Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di wilayahnya?

Hamartoni membeberkannya dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Lampung di rumah dinasnya, Rabu (25/6/2025) lalu.

Selama empat bulan menjabat sebagai bupati, bagaimana pengalaman yang dikerjakan dan dirasakan?

Bicara pemerintahan adalah bicara birokrasi. Bidang ini sudah pernah kita lalui (sebagai ASN) dari tingkat kabupaten sampai provinsi, yang menjadi bekal kami untuk memimpin Kabupaten Lampung Utara.

Yang kami lakukan selama empat bulan ini adalah melakukan konsolidasi internal untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Selama beberapa beberapa waktu ke depan, kita akan menuntaskan beberapa program yang menjadi target kita di tahun ini. Ini yang sudah masuk di dokumen perencanaan APBD.

Kita mohon masyarakat agar bersabar, karena memang akan ada hal-hal prinsip yang akan ditemukan, seperti masalah fiskal, kedisiplinan, kewajiban dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Tidak kalah penting, kami juga sudah menyusun dokumen perencanaan lima tahun ke depan atau yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), di mana kita menempatkan satu visi yang disebut Lampung Utara Bermartabat.

Bermartabat itu identik dengan marwah dan wibawa, sehingga kita tidak ingin Lampung Utara menjadi bahan olok-olok politik, sehingga Lampung Utara harus lebih maju dan sejahtera.

Untuk mencapai visi Lampung Utara Bermartabat, kami sudah menyusun lima misi. Yakni berkaitan dengan ekonomi, tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik berbasis inovasi, dan masalah pertanian.

Program ini akan diselesaikan dalam setahun?

Karena APBD itu disusun untuk satu tahun, sehingga nanti masyarakat akan melihat apa yang kami lakukan dalam setahun pertama.

Selanjutnya kita akan mengevaluasi apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya untuk menjadi bahan di tahun yang akan datang.

Anda berpengalaman sebagai birokrat. Bagaimana menurut Anda sektor pelayanan publik di Lampung Utara?

Ini menjadi kelemahan tersendiri. Pertama, cara berpikir atau mindset. Pertama, kita tanamkan kepada mereka (ASN) bahwa yang menjadi majikan itu adalah masyarakat, sedangkan birokrat adalah pelayan.

Dari segi tempat, pelayanan publik yang diinginkan masyarakat adalah di tempat mereka sendiri, sehingga kita melakukan upaya agar bisa menjangkau masyarakat yang jauh, yakni dengan memenuhi kebutuhan masalah armada. 

Kemudian yang kedua masalah digital sebagai teknologi pendukung. Jadi kita jemput bola, dan ini sudah dilakukan Disdukcapil.

Ketika masyarakat membutuhkan mengurus KK, KTP, ada kemudahan yang diberikan ke masyarakat sehingga mereka tidak perlu datang ke ibu kota kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, ini harus ada SOP (standard operating procedure), penyelesaiannya maksimal lima hari, dan tidak boleh ada biaya kecuali yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan.

Kedua, kita ada program di bidang kesehatan, yakni Puskesmas Mider. Ini adalah replikasi dari Diskes provinsi, dimana kita ingin ada puskesmas keliling yang kita beri nama Puskesmas Mider.

Perbedaannya dengan puskesmas keliling, itu tidak dilengkapi fasilitas kesehatan. Tetapi ini dengan standar di dalam armada itu ada pranata kesehatan dikawal paramedis. Mereka keliling melakukan pengobatan.

Memang ini butuh waktu karena ini menyangkut masalah biaya. Tetapi kita harus lakukan tahun ini.

Kita harap perbankan ataupun swasta bisa membantu untuk kebaikan Lampung Utara ke depan. Karena Lampung Utara ini bukan milik perorangan, tetapi milik kita bersama.

Lampung Utara juga dikenal sebagai lumbung padi. Sebagai lulusan pertanian, bagaimana Anda melihat potensi pertanian di Lampung Utara?

Pada tahun 1991, sebelum ada proses politik yang menyebabkan pemekaran kabupaten, Lampung Utara ini adalah penyumbang pangan bersama Lampung Tengah dan Selatan.

Di Lampung Utara dominan tanaman padi, palawija, seperti sawah, ubi kayu, jagung, dan lainnya. Saat ini tinggal bagaimana pemerintah mulai daerah hingga pusat mengintervensi agar produktivitas hasil pertanian bisa meningkat. Tentu ini harus dilengkapi alat pertanian yang layak teknologi serta pendanaan (modal).

Artinya, harus ada sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat untuk mewujudkan atau mengubah dari cara tradisional ke cara modern.

Terkait infrastruktur jalan, bagaimana kondisi di Lampung Utara?

Berdasarkan data statistik BPS tahun 2024, panjang jalan Lampung Utara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah sepanjang 1.114 kilometer. Ini dibagi dua, di mana jalan mantap 53 persen, sisanya jalan tidak mantap. Artinya, ada sekitar 500 kilometer jalan yang kategorinya rusak berat, sedang, dan rusak ringan.

Selanjutnya, dihitung per kilometer berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Kita lihat kemampuan fiskal daerah, jadi potret Lampung Utara ini tidak seimbang.

Maka dari itu, kita ingin mengeksplor penerimaan, seperti pajak dari kendaraan, PBB, reklame, retribusi dan lainnya.

Di samping itu, kita juga ingin ada pengawasan yang efektif, sehingga kita butuh media untuk melakukan pengawasan yang sadar atau tidak itu bisa berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan.

Apa upaya untuk mencapai ekonomi kerakyatan yang andal dan ramah lingkungan?

Bicara masalah kemiskinan itu juga bicara masalah lapangan kerja hingga pendapatan.

Kita mengundang investor supaya visa melakukan pemberdayaan masyarakat agar pendapatannya bisa bertambah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, 

Kemudian persoalan government spending. Ini berkaitan dengan pendapatan. Artinya, ketika pendapatan meningkat, maka belanja pemerintah ke masyarakat akan semakin besar.

Karena kita tidak memiliki biaya untuk menutup semua kebutuhan itu, sehingga kita butuh mitra dari luar, seperti untuk menata kota, merevitalisasi pasar, dan sebagainya. 

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)