Bahlil Lahadalia Marahi Dirjen dan Dirut PLN Saat Rapat dengan DPR RI

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Penyebab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia marahi dirjen dan Dirut PLN saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Hal tersebut lantaran Bahlil Lahadalia tidak mendapat data terbaru dari anak buahnya maupun direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero mengenai jumlah desa yang harus menjadi objek swasembada energi.

Bahlil pun meminta kepada dirjen-nya hingga Dirut PLN Darmawan Prasodjo untuk menghadap dirinya.

“Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar," kata Bahlil pada Rabu (2/7/2025).

Awalnya Bahlil menyampaikan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto mengenai swasembada energi di desa-desa.

"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ada sekitar 5.600 desa yang harus menjadi target swasembada energi.

Kemudian Bahlil sempat kebingungan karena PLN menyampaikan laporan berjumlah 10 ribu desa.

“Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya? Oh 10.000? Ini tambang? 10.000?” ucapnya.

Setelah kebingungan, Bahlil kemudian marah kepada jajaran direksi PLN dan dirjen Kementerian ESDM, bahkan dia meminta kedua pihak menemuinya.

“Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah," sambungnya.

Bahlil pun melanjutkan dengan membeberkan arahan Prabowo agar desa-desa yang belum ada listriknya harus dipasang PLTS.

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," jelasnya.

"Nah nanti itu bahas bersama-sama Kemenkeu nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas," imbuh Bahlil. 

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com