DPRD Lampung Soroti Pentingnya Transparansi dalam Seleksi Dirut BUMD

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung menyoroti pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam proses seleksi direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Lampung. 

Proses rekrutmen direksi untuk lima BUMD yang tengah dibuka oleh Pemprov Lampung diharapkan melalui tahapan uji publik, uji kompetensi, hingga fit and proper test.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung Munir Abdul Haris menekankan bahwa proses seleksi yang transparan adalah kunci untuk mendapatkan pemimpin BUMD yang berkualitas. 

"Saya mengapresiasi rencana pengangkatan lima direktur BUMD ini, karena ini bentuk upaya membangun optimisme bahwa ke depan BUMD harus lebih baik," ujar Munir di kantor DPRD Lampung, Rabu (2/7/2025).

Munir mengatakan, pekerjaan rumah terbesar Pemprov Lampung saat ini adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak maupun non-pajak. 

Dia pun menyebut potensi PAD dari sektor non-pajak, seperti keuntungan BUMD, sejauh ini belum tergarap optimal. 

Bahkan, kata dia, beberapa BUMD yang sudah lama berdiri justru menyedot dana dari APBD.

Munir menyebutkan penyertaan modal Pemprov Lampung kepada sejumlah BUMD di masa lalu, di antaranya PT Wahana Raharja sebesar Rp 19,5 miliar, PT Lampung Jasa Utama (LJU) sebesar Rp 40 miliar, Bank Lampung sebesar Rp 176 miliar, PT Askira sebesar Rp 500 juta, PT Riau Airlines sebesar Rp 1 miliar, serta Kawasan Industri Lampung sebesar Rp 400 juta. 

Namun, kata dia, hingga kini belum ada hasil signifikan berupa keuntungan bersih yang masuk ke kas daerah dari BUMD-BUMD tersebut.

"BUMD itu seharusnya memberi kontribusi lewat dividen, tapi selama ini yang terjadi justru sebaliknya," tegas Munir.

"Tentu Kami mendukung, tapi kalau prosesnya sama seperti yang sebelun-sebelunnya, maka hasilnya juga akan sama saja, boro-boro untung malah bisa membebani APBD," Imbuhnya.

Senada dengan Munir, anggota Komisi III DPRD Lampung Andi Robi menegaskan bahwa DPRD perlu dilibatkan dalam proses fit and proper test calon direktur BUMD. 

"Hal ini penting agar pemerintah bisa mendapatkan figur direktur yang kompeten, jujur, dan profesional dalam mengelola perusahaan daerah," katanya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung sendiri saat ini tengah membuka rekrutmen direksi untuk lima BUMD baru. 

Kelima BUMD tersebut adalah PT Bumi Agro Lampung Sejahtera (pertanian), PT Wisata Lampung Indah (pariwisata), PT Lampung Usaha Energi (energi), PT Simpul Trans Lampung (transportasi), serta PT Lampung Sarana Karya (infrastruktur). 

Kelimanya dibentuk berdasarkan peraturan daerah pada tahun 2022 dengan total rencana penyertaan modal sebesar Rp 140 miliar yang akan disalurkan secara bertahap hingga tahun 2027. 

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)