Presiden Prabowo Akan Buka Blokir Anggaran Kementerian Rp 134,9 Triliun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Mulai 24 Juni 2025 pemerintahan Prabowo Subianto bakal membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 134,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut blokir anggaran yang dibuka itu akan digunakan untuk program prioritas nasional.

"Blokir anggaran telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja sesuai prioritas yang ditetapkan presiden,” kata Menkeu dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Menurut Bendahara Negara itu, ada 23 K/L yang telah dibuka blokir anggarannya sebesar Rp 48 triliun.

Sisanya sebanyak 76 K/L akan menyusul dengan total anggaran sebesar Rp 86,9 triliun.

Bila mengacu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, jumlah efisiensi anggaran mencapai Rp 256,1 triliun dari KL dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD).

Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Melalui Inpres itu pula Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi.

Rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri dari belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin. 

Sri Mulyani juga memasang outlook pertumbuhan ekonomi 2025 di rentang 4,7-5 persen, yang mana lebih rendah dari target di APBN 2025 sebesar 5,2 persen.

Berdasarkan proyeksi tersebut pertumbuhan ekonomi pada semester II 2025 berada pada rentang 4,7–5 persen.

Dari situ, ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi selama 2025 ini juga akan berada pada rentang tersebut.

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7-5 persen untuk semester II, sehingga secara keseluruhan antara 4,7-5 persen," katanya.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi ini sudah sesuai angka perkiraan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga internasional.

Walau begitu, ia memastikan pemerintah akan tetap melakukan berbagai upaya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di level 5 persen.