Presiden Prabowo Akan Buka Blokir Anggaran Kementerian Rp 134,9 Triliun

Ia mengungkap pemerintah akan memberikan sejumlah stimulus dan akselerasi belanja, utamanya untuk program prioritas.

Instrumen fiskal juga akan menjadi satu dari sekian andalan dalam rangka melakukan counter cyclical program-program unggulan.

Ia mencontohkan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), FLPP Perumahan, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih yang menurutnya memiliki efek ganda. 

Defisit 21 Triliun

Sementara itu  Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akhir Mei tercatat defisit Rp 21 triliun atau 0,09 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun defisit, keseimbangan primer pada akhir Mei tercatat Rp 192,1 triliun atau 303,3 persen terhadap APBN.

Bendahara negara itu menegaskan bahwa defisit APBN Mei ini dinilai masih kecil dibandingkan dari yang ditargetkan sebesar Rp 616 triliun.

"Kalau bulan lalu surplus Rp4,3 triliun, bulan ini defisit Rp21 triliun. Apa artinya Rp21 triliun, kalau kita lihat di undang-undang APBN, yaitu kalau paling kiri, tahun ini undang-undang APBN menetapkan defisit total nanti adalah Rp616 triliun. Jadi ini Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan paparannya, pendapatan negara akhir Mei tercatat sebesar Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen terhadap APBN 2025.

Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 683,3 triliun atau 31,2 persen terhadap APBN.

Sedangkan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 122,9 triliun atau setara 40,7 persen dari APBN.

Lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp 188,7 triliun atau 36,7 persen dari APBN.

"Ini cukup bagus dari sisi pencapaian persentase terhadap target," jelas dia.

Kemudian belanja negara tercatat Rp 1.016,3 triliun, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun, belanja kementerian lembaga sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non kementerian lembaga Rp 368,5 triliun.

Serta transfer ke daerah tercatat Rp 322 triliun.