Presiden Prabowo Akan Buka Blokir Anggaran Kementerian Rp 134,9 Triliun

Sementara utuk pembiayaan anggaran, sampai dengan 31 Mei 2025, terealisasi Rp324,8 triliun. Jumlah ini naik dari bulan April, yaitu Rp279,2 triliun.

"Jadi ini adalah postur APBN yang tadi saya sampaikan. Semua cost ini, terutama pada pendapatan, dipengaruhi banget oleh ekonomi global, geopolitik, bahkan masalah perang bisa terpengaruhi benar-benar karena dampaknya, spillover-nya adalah masuk melalui pertumbuhan ekonomi, harga komunitas, dan berbagai perkembangan," terang Sri Mulyani.

Untuk tahun 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diprediksi bakal melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sri Mulyani berujar, outlook defisit APBN tahun 2025 akan mencapai Rp 662 triliun atau setara 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sehingga, ini lebih besar dibandingkan target defisit dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

"Defisit total Rp 662 triliun menjadi 2,78 persen dari PDB. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable (terkendali)," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan, defisit ini dipicu oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara.

Outlook pendapatan negara diperkirakan hanya mencapai Rp 2.865,5 triliun atau 95,8 persen dari target sebesar Rp 3.005,1 triliun.

Lalu, penerimaan pajak diperkirakan hanya mencapai Rp 2.076,9 triliun atau 94,9 persen dari target Rp 2.189,3 triliun.

Penerimaan kepabeanan dan cukai justru diperkirakan melampaui target, yakni mencapai Rp 310,4 triliun atau 102,9 persen dari target Rp 301,6 triliun.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan hanya mencapai Rp 477,2 triliun atau 92,9 persen dari target Rp 513,6 triliun.

Kemudian, penerimaan hibah ditargetkan sebesar Rp 1 triliun, atau 170,7 persen dari target Rp 600 miliar.

Di sisi lain, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun atau 97,4 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun dari total SAL 2024 yang mencapai Rp 457,5 triliun.

“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang,” kata Sri Mulyani.

(tribun Netwrok/daz/nis/wly)