Kabar Gembira, Pemprov Lampung Akan Bagikan SK PPPK Akhir Juli

Sementara itu, LBH Bandar Lampung menerima pengaduan dari tujuh guru honorer R4. 

Mereka berasal dari berbagai SMAN dan SMKN yang ada di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, dan Tulangbawang Barat.

"Pengaduan ini disampaikan oleh perwakilan aliansi guru honorer dan terkait dengan ketidakjelasan status mereka setelah seleksi PPPK tahap 2, di mana mereka dinyatakan mendapatkan kode kelulusan R4. Mereka juga menghadapi ketidakpastian mengenai nasib dan status dari kode R4 tersebut," ujar Kepala Divisi Advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung Prabowo Pamungkas.

Prabowo mengatakan, hal tersebut arena belum adanya regulasi yang jelas dan banyak dari tenaga honorer tersebut yang telah mengikuti seluruh syarat dan seleksi penerimaan PPPK berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor B/239/M.SM.01.00.

"Situasi ini menyingkap wajah asli dari sistem PPPK yang karut-marut dan melanggengkan praktik diskriminatif terhadap tenaga pendidik non-ASN, khususnya mereka yang tidak masuk dalam database BKN maupun prioritas," tambah Prabowo. 

"Aliansi guru honorer R4 menilai bahwa sistem tersebut menciptakan kesenjangan baru dalam tubuh profesi guru," sambungnya. 

Atas pengaduan dan permasalahan tersebut, terus dia, Aliansi Guru Honorer R4 dengan didampingi oleh LBH Bandar Lampung telah mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Komisi V DPRD Lampung. 

Permohonan tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi serta kendala yang dihadapi oleh peserta PPPK formasi R4 yang tidak tercantum keterangan "L" dalam pengumuman maupun regulasi teknis. 

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra/Riyo Pratama)