Kepsek Sayangkan Kebijakan Tak Melihat Sekolah Swasta: Kenapa Tidak Dibantu?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Cirebon - Kepala sekolah swasta menyayangkan kebijakan dinilai tak melihat sekolah swasta kecil.

Imbas kebijakan baru dan mendominasinya sekolah negeri, sekolah swasta hanya mendapat sedikit murid.

Kondisi ini yang dialami SMK Veteran Cirebon, sekolah yang dulunya punya ribuan siswa yang berada di pusat kota.

SMK Veteran itu kini hanya menadapat belasan siswa baru di momen ajaran baru. 

Guru bahkan banyak yang mundur karena gaji tak sepadan dan mendaftarkan diri ke PPPK. 

Kepala Sekolah SMK Veteran Wahyu Hidayat pun mengaku ikhlas dengan keadaan yang terjadi. 

Wahyu mengaku prihatin dengan kondisi sekolah yang ia pimpin.

Ia menyayangkan kebijakan yang dianggap tidak melihat kenyataan di lapangan, khususnya bagi sekolah swasta yang kecil dan memiliki daya tampung terbatas.

“Kalau memang ada sekolah swasta yang benar-benar kondisinya prihatin, kenapa tidak dibantu? Kenapa tidak ditinjau ulang? Jangan sampai fasilitas seperti ruang kelas ini mubazir, rusak karena tidak terpakai,” ucapnya.

Ia menyebut, meskipun kelas-kelas kosong itu rutin dibersihkan, namun tetap saja kembali kotor karena terkena debu dan angin.

Minimnya dana operasional juga membuat pihak sekolah kesulitan merawat gedung.

Bahkan untuk membayar gaji guru pun, Wahyu mengaku, sekolah kerap kesulitan.

“Untuk gaji saja sudah sulit. Musala pun dulu kami bangun di belakang, tapi akhirnya dua kelas di depan kami ubah jadi musala, biar tidak kosong dan tetap bermanfaat,” jelas dia.

Kondisi ini diperparah dengan terus menurunnya jumlah siswa baru.

Tahun ajaran baru 2025/2026 ini, hanya 11 siswa yang mendaftar ke SMK Veteran Cirebon.

Padahal, sekolah ini berada di pusat kota dan memiliki fasilitas lengkap mulai dari perpustakaan hingga laboratorium.

“Dulu guru kami banyak. Tapi banyak yang pindah ke P3K, ada juga yang mundur karena penghasilan yang tak sepadan."

"Yang tersisa ini bertahan karena rasa ikhlas. Ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di sini,” kata Wahyu, dengan nada getir.

Ia berharap pemerintah daerah maupun pusat bisa lebih bijak dalam mengambil kebijakan pendidikan, terutama terhadap sekolah swasta yang tak menjadikan pendidikan sebagai bisnis.

“Di sini kami tidak membisniskan. SPP kecil, boleh dicicil, bahkan diangsur."

"Kami ingin membantu siswa dari keluarga menengah ke bawah,” ujarnya. 

Seperti diketahui, nasib pilu tengah menyelimuti SMK Veteran yang berlokasi di Jalan Pemuda, Kota Cirebon.

Di tengah gempuran aturan baru dan dominasi sekolah negeri, sekolah swasta ini hanya mampu menjaring 11 siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026.

Kepala SMK Veteran Cirebon, Wahyu Hidayat, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya saat diwawancarai di sekolah, Jumat (11/7/2025). 

Ia menyebut kondisi sekolah saat ini sangat memprihatinkan.

“Kondisinya memang sangat-sangat prihatin banget. Sangat-sangat terkena dampak dengan aturan-aturan terbaru."

"Otomatis ya kita harus banyak berdoa dan banyak mencari lagi. Cuma bingungnya, apakah ketika kita mencari itu masih ada?” ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, salah satu penyebab merosotnya jumlah siswa adalah aturan terbaru yang memperbolehkan sekolah negeri menerima siswa hingga 50 orang per kelas atau 1 kelas isi 50 siswa.

"Yang kemarin gelombang satu tidak diterima di negeri aja informasinya ditarik kembali ke negeri."

"Nahkan ada slentingan sekolah negeri yang dulunya hanya menerima sekian siswa, sekarang nambah. Kita bingung jadinya,” ucapnya.

Wahyu juga mengungkapkan, bahwa penurunan jumlah siswa sejatinya sudah terjadi sejak pandemi Covid-19.

Pada tahun-tahun sebelumnya, sekolah ini pernah berjaya.

“Dulu kita pernah jaya, tahun 90-an bisa ribuan siswa. Karena waktu itu sekolah belum banyak."

"Sekarang, pandemi membuat jumlah siswa makin merosot,” jelas dia.

Ia mencatat, pada 2024 lalu SMK Veteran hanya mendapat 30 siswa baru.

Tahun ini, lebih menyedihkan hanya 11 siswa yang mendaftar.

Padahal, sekolah ini memiliki 25 kelas dan 28 guru aktif.

Jumlah siswa yang terus menurun ini pun berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan para guru.

“Sedihnya, S1 seorang guru yang mendidik anak bangsa, gajinya di bawah Rp 300 ribu per bulan."

"Apakah pantas? Sebelum jadi kepala sekolah pun saya sudah merasakan penurunan finansial itu,” katanya, lirih.

Wahyu berharap, pemerintah bisa merangkul sekolah-sekolah swasta kecil seperti SMK Veteran Cirebon, bukan hanya mendengar kondisi sekolah swasta besar yang dianggap mampu.

“Kami nggak mau menyalahkan pemerintah. Cuma yuk duduk bareng, cari solusi."

"Jangan sampai guru-guru dipecat atau dirumahkan karena sekolahnya tutup."

"Kalau pemerintah ingin angkat siswa putus sekolah, kenapa tidak dibagi ke swasta juga? Supaya kesetaraan antara negeri dan swasta itu benar-benar nyata,” ujarnya.

Pantauan di lokasi, suasana SMK Veteran Cirebon tetap tertata rapi.

Halaman sekolah bersih, tak ada sampah berserakan.

Begitu juga ruang kelas dan ruang guru, termasuk ruang kepala sekolah.

Buku-buku tertata dengan rapi.

Namun, suasana sepi terasa.

Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tetap stanby di lobi, namun hingga Jumat siang belum ada siswa ke-12 yang datang mendaftar.

Beberapa siswa tampak berdiskusi di salah satu ruang kelas untuk menyusun kegiatan.

Namun di lantai atas, sejumlah ruang dibiarkan kosong dan tak terurus.

Atap di beberapa titik berlubang termakan usia.

Di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, Wahyu tetap berharap akan keajaiban.

Harapan bahwa akan ada siswa yang mendaftar dan bahwa pemerintah membuka mata untuk kondisi sekolah swasta kecil yang sedang berjuang bertahan.

“Saya hanya bisa berdoa. Semoga SMK Veteran bisa dikenal lagi dan kami tidak sendiri dalam memperjuangkan pendidikan,” ucap Wahyu.

( Tribunlampung.co.id / TribunJatim.com )