Aliansi Lampung Bergerak Minta Audit Hak Guna Usaha Tidak Tebang Pilih

Di tempat yang sama, Juru Bicara Aliansi Lampung Bergerak, Rizki Hendarji Putra, menambahkan, pihaknya tidak menolak langkah audit sebagai bentuk penegakan tata kelola pertanahan. Namun, menurutnya, audit semacam itu harus dilandasi prinsip keadilan dan tidak boleh tebang pilih.

Ia menyoroti bahwa banyak perusahaan besar yang sebelumnya bahkan sudah disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan pajak, izin, maupun penggunaan lahan.

“Kami tidak menolak audit. Justru kami mendukung pengukuran ulang, asal dilakukan dengan adil dan proporsional. Jangan sampai audit ini berubah jadi alat tekanan atau alat politik untuk menghantam satu pihak saja. Itu berbahaya bagi demokrasi ekonomi dan investasi daerah,” ujar Rizki.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK sendiri dalam berbagai kesempatan telah menyebut adanya praktik-praktik manipulatif dalam sektor pertanahan, termasuk soal kewajiban pajak dan perizinan. Namun, jika yang dijadikan sorotan hanya satu perusahaan, sementara yang lain dibiarkan, maka upaya penertiban itu justru tidak akan menyentuh akar persoalan.

“Publik bukan tidak tahu. Banyak perusahaan yang punya masalah serupa atau bahkan lebih besar, tapi tidak pernah disentuh. Kalau mau adil, buka semuanya. Jangan hanya SGC yang dijadikan kambing hitam,” tegas Rizki.

Rizki mengingatkan, bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari stabilitas hukum dan kepastian berusaha. 

Mereka menyayangkan jika narasi audit ini berkembang tanpa arah yang jelas, tanpa transparansi, dan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyerang lawan politik atau kepentingan bisnis lainnya.

Mereka menyerukan agar DPR RI, Kementerian ATR/BPN, serta seluruh pemangku kebijakan berhati-hati dalam menyikapi isu ini dan tidak terjebak dalam tekanan opini sesaat yang justru merusak iklim investasi daerah.

“Lampung butuh keadilan hukum, bukan kebijakan yang diskriminatif. Jangan sampai kita kirim pesan ke luar bahwa Lampung tidak ramah terhadap investor. Itu akan sangat fatal bagi pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja di masa depan,” pungkas mereka.

( TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / RIYO PRATAMA )