Komisi II DPRD Lampung Dukung Koperasi Merah Putih, Soroti SDM dan Rencana Usaha

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Komisi II DPRD Lampung menyambut baik peluncuran program Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (21/7/2025).

Namun, sejumlah catatan turut disampaikan agar program tersebut berjalan efektif dan berkelanjutan di daerah.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki menyebut, program nasional tersebut sebagai langkah besar, strategis, dan bersejarah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, khususnya di desa.

“Kami mendukung penuh program ini. Pengawalan, dorongan, dan dukungan akan terus kami lakukan, baik melalui fungsi pengawasan, kemitraan dengan dinas teknis, maupun dukungan regulasi dan anggaran di daerah,” ujarnya, Selasa (22/7/2025).

Menurut politisi PKB ini, DPRD Lampung berkomitmen agar program koperasi tidak hanya menjadi papan nama atau proyek seremoni, tetapi benar-benar menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat.

“Komisi II akan terlibat aktif memastikan program ini berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Meski mendukung, Ahmad Basuki menilai masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan koperasi di tingkat desa.

“Masih ada koperasi yang baru terbentuk, dan pengurusnya belum memahami tugas pokok dan fungsi secara utuh. Ini harus jadi perhatian,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya pelatihan terpadu bagi para pengurus koperasi, baik dari sisi manajerial, administrasi, digitalisasi, hingga kemampuan membangun jejaring usaha.

“Tidak cukup hanya tahu cara menjalankan koperasi. Pengurus juga harus punya visi usaha, keberanian bersaing, dan kemampuan menjalin kemitraan strategis,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyusunan business plan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa.

“Koordinasi lintas stakeholder juga harus diperkuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal-hal ini menjadi catatan kritis kami dan akan kami dorong agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, termasuk dari sisi penganggaran di OPD teknis,” pungkas Ahmad Basuki.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)