Stok Beras Lampung Capai 158.711 Ton, Cukup Sampai Akhir Tahun 2025

Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki pun menanggapi pernyataan Mendagri tersebut.

Menurutnya, minimnya alokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bidang pangan sebagai penyebab utama belum optimalnya program CPPD.

Di mana, Mendagri sebelumnya menegaskan pentingnya CPPD sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Dalam keterangannya, Toto mengatakan bahwa CDPD sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) telah tersedia.

Namun, Tito Karnavian menyayangkan masih banyak daerah yang belum memiliki cadangan pangan sama sekali.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Basuki mengakui bahwa program CPPD sebetulnya sudah ada, namun terkendala oleh anggaran yang kecil di OPD teknis bidang pangan.

"Ini yang selalu kita dorong (Komisi II), harus ada komitmen alokasi anggaran yang jelas untuk mendukung program-program nasional dan prioritas daerah yang tertuang dalam astacita dan RPJMD," tegas Basuki.

Ia menambahkan, meskipun aturan dan prioritasnya jelas, program tersebut akan sulit berjalan optimal jika belum didukung alokasi anggaran yang memadai di OPD teknisnya.

"Komisi II yang bergerak di rumpun ekonomi dan ketahanan pangan (meliputi 10 OPD) selama ini memiliki anggaran paling minim dibandingkan dengan mitra kerja komisi lain," ujar Basuki.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

Meski begitu, Basuki mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah pusat di tingkat daerah agar berjalan optimal.

(tribunlampung.co.id/hurri agusto)