Stok Beras Lampung Capai 158.711 Ton, Cukup Sampai Akhir Tahun 2025

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kantor Wilayah (Kanwil) Perum Bulog Lampung melaporkan stok beras mereka mencapai 158.711 ton.

Cadangan beras yang dimiliki ini merupakan jumlah capaian tertinggi Lampung dalam satu dekade terakhir.

Di mana cadangan stok ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beras Lampung hingga hingga akhir tahun 2025 ini.

"Stok beras kita saat ini 158.711 ton, stok sangat banyak. Untuk Bulog Lampung sendiri stok ini tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir," kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Lampung, Nurman Susilo, Rabu (23/7/2025).

Ia melanjutkan, stok yang kuat ini akan dialokasikan secara strategis untuk dua program utama, yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan yang akan didistribusikan mulai Juli hingga Desember mendatang.

Di mana, kata Nurman, Bulog Lampung ditugaskan untuk menyalurkan 39.301 ton beras melalui program SPHP hingga Desember.

Nurman menjelaskan bahwa penyaluran SPHP kini terdapat sedikit perubahan dengan mengikuti empat saluran spesifik.

"Pertama melalui toko atau pedagang eceran di pasar tradisional, kedua Gerakan Pangan Murah, lalu Koperasi Desa Merah Putih yang berbasis komunitas, serta melalui Kios Binaan Pemerintah Daerah seperti kios pangan atau kios inflasi," jelasnya.

Untuk memastikan distribusi yang tepat, penyalur yang ditunjuk, Nurman mengatakan, penyalur khususnya toko di pasar harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar atau Dinas Ketahanan Pangan.

Selain stabilisasi harga, Bulog juga bertugas untuk menyalurkan bantuan pangan.

Di mana pada bulan Juni hingga Juli 205, terdapat 732.982 Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Adapun total yang telah disalurkan berjumlah 14.659 ton beras, dengan setiap penerima mendapatkan 20 kilogram.

"Cadangan beras yang signifikan serta distribusi yang terstruktur menjadi komitmen Bulog Lampung untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menyediakan bantuan penting bagi masyarakat rentan di seluruh provinsi Lampung," imbuhnya.

Alokasi Anggaran

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut saat ini belum meratanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di sejumlah wilayah.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Ahmad Basuki pun menanggapi pernyataan Mendagri tersebut.

Menurutnya, minimnya alokasi anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bidang pangan sebagai penyebab utama belum optimalnya program CPPD.

Di mana, Mendagri sebelumnya menegaskan pentingnya CPPD sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

Dalam keterangannya, Toto mengatakan bahwa CDPD sendiri telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) telah tersedia.

Namun, Tito Karnavian menyayangkan masih banyak daerah yang belum memiliki cadangan pangan sama sekali.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Basuki mengakui bahwa program CPPD sebetulnya sudah ada, namun terkendala oleh anggaran yang kecil di OPD teknis bidang pangan.

"Ini yang selalu kita dorong (Komisi II), harus ada komitmen alokasi anggaran yang jelas untuk mendukung program-program nasional dan prioritas daerah yang tertuang dalam astacita dan RPJMD," tegas Basuki.

Ia menambahkan, meskipun aturan dan prioritasnya jelas, program tersebut akan sulit berjalan optimal jika belum didukung alokasi anggaran yang memadai di OPD teknisnya.

"Komisi II yang bergerak di rumpun ekonomi dan ketahanan pangan (meliputi 10 OPD) selama ini memiliki anggaran paling minim dibandingkan dengan mitra kerja komisi lain," ujar Basuki.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah.

Meski begitu, Basuki mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal program pemerintah pusat di tingkat daerah agar berjalan optimal.

(tribunlampung.co.id/hurri agusto)