50 Ribu Orang Bakal Demo Buntut Kebijakan Bupati Pati

Para santri yang akan ikut berunjuk rasa tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Pati.

Aksi tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Pemkab Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak PBB-P2 hingga 250 persen, di saat proyek renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar. 

Mereka mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat Pati.

7 Polres Diterjunkan

Menyikapi hal ini, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah bakal menerjunkan personel bantuan untuk pengamanan aksi demonstrasi di Kabupaten Pati.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengatakan bala bantuan ini disiapkan untuk mengurangi risiko kericuhan.

"Iya, kami backup Polresta Pati dengan BKO-kan (Bawah Kendali Operasi) personel ke sana," kata Artanto, Senin (11/8/2025).

Artanto belum merinci jumlah personel yang diperbantukan ke wilayah Pati tersebut.

Namun, pihaknya menyampaikan akan ada bantuan dari polisi yang tersebar di wilayah lain.

"Yang jelas ada bantuan personel dari Polrestabes Semarang, Polres Semarang, Polres Demak, Polres Kudus, disusul Polres Blora dan Polres Jepara," ungkap Artanto.

Selain menerjunkan personel, pihaknya juga sudah melakukan Tactical Floor Game (TFG) untuk memberikan gambaran teknis di lapangan soal pengamanan aksi massa tersebut. 

"Ya kami beri gambaran ke para pimpinan pengamanan untuk demo lusa tanggal 13 Agustus," ungkap Artanto.

Sudewo Diminta Minta Maaf

Forum Organisasi Sosial Keagamaan (Forsika) Kabupaten Pati mendorong Bupati Sudewo melakukan introspeksi dan minta maaf dihadapan publik.

Permintaan ini disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pati, KH Abdul Karim, dalam wujud surat pernyatan sikap kepada Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi sebagai wujud dukungan terciptanya suasana kondusif.