Warga Bayar Pajak Pakai Koin, Protes PBB Naik dari Rp300 Ribu ke Rp1,2 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jombang - Warga Jombang, Jawa Timur bongkar celengan koin anaknya demi bayar kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berbeda dengan warga Pati yang mengancam akan melakukan demo besar-besaran di depan Kantor Bupati, Warga Jombang memilih membayar dengan uang koin.

Hal ini membuat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang pada Senin (11/8/2025) dipenuhi ratusan koin yang dibawa warga sebagai bentuk protes atas kenaikan PBB-P2.

Joko Fattah Rochim, warga Kecamatan Jombang, protes pajak bangunannya naik dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1,2 juta. 

Untuk melunasi kewajiban itu, ia sampai memecahkan celengan koin milik anaknya yang telah dikumpulkan sejak duduk di bangku SMP.

“Kalau naik sedikit itu wajar, tapi dari Rp 300 ribu langsung jadi Rp 1 juta lebih, jelas memberatkan," katanya dikutip Tribunjatim. 

"Uang ini hasil tabungan anak saya, tidak ada niat tawar-menawar pajak, hanya ingin membayar sesuai ketentuan,” sambung dia Fattah.

Aksi pembayaran pajak dengan koin ini memicu ketegangan.

Sempat terjadi perdebatan antara warga dan Kepala Bapenda Jombang, Hartono, yang berusaha menjelaskan alasan kenaikan.

Menurut Hartono, lonjakan PBB-P2 terjadi setelah pembaruan data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2023.

Di beberapa kawasan perkotaan, nilai NJOP meningkat tajam sehingga berdampak pada tarif pajak.

“Ada yang naiknya kecil, tapi ada juga yang sampai ribuan persen. Contohnya, PBB di Jalan Wahid Hasyim dulu Rp 1,1 juta, setelah survei nilainya bisa Rp 10 juta. Namun, tahun depan kami pastikan tidak ada kenaikan lagi,” jelasnya.

Hartono juga mempersilakan masyarakat yang merasa keberatan untuk mengajukan permohonan resmi.

Dengan begitu, Bapenda bisa melakukan survei ulang di lapangan dan merevisi nilai pajak jika diperlukan.

Setelah dihitung, koin yang dibawa Fattah berjumlah Rp 1,3 juta. Sebagian digunakan untuk membayar pajak rumahnya, sisanya menjadi bukti simbolis perlawanan warga terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil.

Warga menegaskan akan kembali menggelar aksi jika pemerintah daerah tidak segera mengevaluasi peraturan bupati terkait PBB-P2. 

Baca juga Tiba-tiba Didatangi Petugas Pajak Ditagih Rp 2,8 M, Ismanto: Saya Cuma Buruh Jahit