Baca tanpa iklan
"Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengoordinasikan Komisi IV sampai Komisi VII," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
"Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II, dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran," sambungnya.
"Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP," lanjut Sekretaris Kabinet ini.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membantah pernyataan Setnov.
Hasto menjelaskan, saat proyek e-KTP bergulir, PDI-P sebagai partai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan, sehingga tidak ikut mendesain.
Pihaknya pun merasa saat ini seolah ada upaya untuk menyudutkan PDI-P melalui kasus tersebut.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis (22/3/2018).
Ia menambahkan, saat ini seperti ada upaya seorang terdakwa untuk menyebutkan banyak nama dalam persidangan agar dijadikan justice collaborator (JC).
Hasto menilai, apa yang dilakukan Setnov dengan menyebut nama Puan dan Pramono merupakan upaya untuk mendapatkan status JC, yang akan meringankan dakwaan.
Hasto pun mengungkapkan, PDI-P justru memiliki konsep e-KTP yang berbeda dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.
(Abba Gabrillin/Sandro Gatra)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung"