Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Beberapa waktu lalu DPRD Kota Bandar Lampung melaksanakan hearing dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) terkait program bina lingkungan (Biling). Hasilnya Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta untuk memprioritaskan melunasi tunggakan dana bina lingkungan (Biling) tahun 2017 sebesar Rp 11,8 miliar.
Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung Trisno Andreas mengakui Pemkot Bandar Lampung masih memiliki utang pembayaran dana biling.
Baca: Setelah Lama Tak Ada Kabar, Winda Idol Muncul dengan Kabar Tak Enak Tentang Suaminya!
Baca: Dengan Berurai Air Mata, Akhirnya Lucinta Luna Berdamai dengan Elly Sugigi!
"Pemerintah kota masih punya utang biling memang betul, tapi jangan beranggapan program billing itu gagal tapi tertunda karena tunggakan," ungkapnya Senin 2 April 2018.
Masih kata dia, hutang biling ini terhitung hanya setengah semester pada tahun 2017 untuk keseluruhan SMP.
"Hanya setengah semester tahun 2017 untuk keseluruhan SMP, karena sudah kita bayar Rp 7 miliar, dan khusus SMP 34, 35 dan 36 sudah lunas, karena kami berfikir itu SMP baru, jadi kita lunasi," sebutnya.
Trisno pun mengatakan, pembayaran ini tertunda karena hak Pemkot Bandar Lampung berupa Dana Bagi Hasil (DBH) belum dibayarkan.
"Kalau tanggungan sudah dibayarkan mungkin biling sudah dilunasi. Jangan menjatuhkan program biling untuk masyarakat miskin, sudah kita bayar sebagian tapi sebagian tertunda karena hak kita tertunda yakni DBH. Kalau ditotal 2017 saja itu DBH ada Rp 150 miliar kalau sudah dibayar pasti lunas, dan tentunya gak ada persoalan," katanya.
Trisno pun mengaku dalam waktu dekat akan membayarkan dana biling, mengingat informasi banyak kepala sekolah utang sana sini.
"Memang informasi tersebut butuh klarifikasi, dalam waktu dekat kita bayar dari kekurangan yang kami belum bayarkan, kewajiban kita sekitar Rp 7 miliar lagi," ungkapnya.
Terkait kapan pastinya dana biling akan dibayarkan, Trisno mengaku mengunggu DBH lunas.
"Kalau DBH lunas ya kami bayar lunas (Biling), sekitar Rp 150 miliar secara keseluruhan DBH yang belum lunas," tutupny