Baca tanpa iklan
Selain perkara korupsi, KPU juga menerima laporan perkara lain yang akan diklarifikasi.
"Bacaleg Partai Golkar Dapil Lampura Way Kanan (Dapil 5), juga ada laporan perilaku asusila. Tetapi ini belum ada fakta hukumnya. Namanya RE. kami akan mengklarifikasi karena ada indikasi persoalan internal dan parpol," ujar Tio.
Baca: 3 Kepala Pekon dan 1 BHP di Kabupaten Tanggamus Mundur demi Daftar Bacaleg
Laporan masyarakat lainnya, kata dia, untuk dugaan pengguna narkoba caleg DPRD Lampung dari Partai Gerindra untuk Dapil 4, Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat.
"Ada masukan dari masyarakat terkait caleg partai Gerindra Dapil 4 atas nama MB. Laporannya terkait pengguna narkoba. Untuk perkara ini, meski tetap bisa mencalonkan diri, tetapi caleg yang bersangkutan harus mengumumkan ke publik. Kita akan cek persyaratan administrasinya, apakah lengkap atau tidak," katanya.
Jika tidak mengumumkan ke publik sebagaimana diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 tentang Bacaleg, ia mengatakan si caleg bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
"Kalau tidak melampirkan pengumuman di media, bisa dinyatakan TMS. Makanya akan kita cek dan klarifikasi kepada parpol bersangkutan," ujarnya.
Laporan lainnya, kata Tio, berkaitan dengan utang-piutang. "Ada juga laporan bacaleg dari Partai Demokrat untuk Dapil 5, Lampura dan Way Kanan. Masalah pribadi soal utang-piutang atas nama inisial caleg NN, ini akan kita klarifikasi ke parpol saja," kata Tio.
Tahapan Pileg 2019
- 12-21 Agustus 2018: masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS KPU Provinsi
- 22-28 Agustus 2018: klarifikasi kepada partai politik atas tanggapan masyarakat terhadap DCS
- 29-31 Agustus 2018: penyampaian klarifikasi dari parpol kepada KPU
- 1-3 September 2018: pemberitahuan pengganti DCS
- 4-10 September 2018: pengajuan pengganti bacaleg
- 11-13 September 2018: verifikasi pengganti DCS DPRD Lampung
- 20 September 2018: penyusunan DCT DPRD Lampung
- 21-23 September 2018: pengumuman DCT DPRD Lampung
Sumber: KPU Lampung