Pemudik Bisa Lintasi JTTS Lampung-Palembang Seharga Rp 41 Triliun pada Lebaran Tahun Depan

“Bulan Oktober ini harus sudah selesai, dan akhir tahun 2019 ini harus sudah bisa beroperasi,” ujar Pimpro Ruas I dan II PT Hutama Karya, Slamet Sudrajat, Kamis 16 Agustus 2018.

Baca: 3 Opsi Koneksi JTTS ke Pelabuhan Panjang

Sampai saat ini, kata Slamet, progres pembangunan JTTS sepanjang 140 kilometer sudah mencapai 95 persen.

Hanya ada beberapa titik yang masih dalam proses penyelesaian pekerjaan, seperti pada STA 55 dan pada ruas Batu Liman, Candipuro.

Serta, penyelesaian pembangunan interchange di Sidomulyo dan Kalianda.

Slamet menambahkan, hal lain yang masih menjadi kendala yakni pembebasan lahan tambahan untuk pembuatan rest area, overpass, dan persimpangan akses interchange dengan jalan nasional.

Karena itu, pihaknya berharap proses pengadaan dan ganti rugi lahan tambahan itu bisa cepat terselesaikan.

Sehingga pada akhir tahun nanti, JTTS benar-benar siap untuk dioperasikan.

“Untuk bisa beroperasi, JTTS butuh adanya rest area dan juga tempat pengisian bahan bakar. Kita beharap proses pengadaan lahan tambahan untuk pendukung operasi jalan tol ini bisa cepat selesai. Sehingga akhir tahun tol bisa dioperasikan,” tandasnya.

Kadin Harap Efek Domino

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung Selatan, Budiman Dabo menilai, kehadiran jalan tol trans Sumatera (JTTS) akan membawa efek domino pada perkembangan daerah.

Menurut dirinya, hadirnya JTTS memberikan dampak positif dan negatif.

Ia menyarankan pemerintah daerah segera bersiap diri menghadapi dampak domino dari kehadiran JTTS nantinya.

“Adanya jalan tol artinya ada kemudahan bagi orang untuk datang dan pergi dari Lampung Selatan. Pemerintah perlu segera menyikapi kemungkinan dampak positif maupun negatif dari kehadiran jalan tol nantinya,” terang dirinya, Rabu (8/8/2018).

Ia menilai dengan kondisi saat ini, pemerintah daerah masih belum begitu siap menghadapi adanya efek domino dari jalan tol.

Baca: Beroperasi Akhir Tahun, JTTS Terkendala Rest Area

Menurut dirinya, salah satu titik lemah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kemampuan daya saing SDM lokal.