Baca tanpa iklan
Karenanya, dia berharap, PNS bisa memaksimalkan waktu libur tersebut dan tidak lagi mengambil libur tambahan apalagi sampai bolos di hari pertama masuk kerja.
"Ya sudah panjang itu. Jadi, harapannya pegawai bisa memaksimalkan waktu libur itu untuk kumpul bersama keluarga. Bagi yang mudik, ya selamat mudik," ucap Hamartoni.
Ia meneruskan, jika nantinya masih ada PNS yang bolos saat hari pertama kerja padahal sudah libur panjang, akan ada sanksi yang menunggu.
Sanksi tersebut sesuai aturan yang berlaku selama ini.
• Suasana Mencekam Kerusuhan di Lapas Narkotika Langkat, Ambulans Terguling Deretan Motor Terbakar
• Kisah Tenaga Honor Lampung Utara, Gaji Rp 250 Ribu/Bulan, Batas Tarik Saldo Tabungan Rp 100 Ribu
• Bocah 6 Tahun Tewas Tersedak Bakso, Identitas Korban yang Terungkap serta Pengakuan Tukang Bakso
"Jadi akan ada sanksi sesuai aturan bagi yang membolos di hari pertama kerja nanti," tegasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo. Menurut dia, cuti 11 hari itu sudah lebih dari cukup.
Karenanya, jika ada pegawai yang belum masuk kerja di hari pertama, akan diberikan saksi sesuai aturan yang berlaku.
"Jadi, jika ada PNS yang tidak masuk pada 10 Juni 2019, akan kita lihat, apa yang bersangkutan sakit, izin atau belum kembali dari kampungnya. Jika bolos tentu ada sanksinya."
"Namun saya harap tidak ada lagi PNS yang menambah liburnya. Gunakan dengan maksimal," jelas Budi Utomo.
Rp 78 Miliar
Sementara terkait THR dan gaji ke-13, Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, Pemprov Lampung telah mengalokasikn anggaran sekitar Rp 78 miliar untuk THR.
Anggaran tersebut diperuntukan bagi 16.700 PNS di lingkungan Pemprov Lampung.
Namun untuk jadwal pencairannya, ia mengaku, masih menunggu regulasi dari pusat berupa Perpres dan Peraturan Menteri Keuangan).
Untuk PTHL di lingkungan Pemprov Lampung, lanjut Marindo, disiapkan anggaran sebesar Rp 5,4 miliar untuk sekitar 3.000 PTHL.
"Itu bukan THR, tapi istilahnya gaji 13. Tapi kami masih tunggu kepastian juga. Karena kan harus melalui persetujuan pimpinan juga," ucap Marindo.