Baca tanpa iklan
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKSS) Bandar Lampung Maryadi Saputra mengatakan ada 43 sekolah SMA swasta yang akan berkompetisi.
Dari jumlah tersebut ada sekitar 20 sekolah yang berpotensi gulung tikar karena tidak kebagian murid pada PPDB tahun ini.
Semua SMA negeri berlomba-lomba untuk merebutkan calon siswa dan dirinya berupaya meminta kebijakan pemerintah.
Hal itu agar membuat kuota penerimaan agar lebih proposional. "Saya berharap peserta didik juga melihat sekolah swasta," katanya.
Pemerintah harusnya mapping mulai dari jumlah kelas yang ada sehingga proposional.
"Memang kita ini diswasta ini bukan lagi berpotensi gulung tikar, tapi kegulung dengan sendirinya," kata Kepala SMA Gajah Mada Maryadi Saputra kepada Tribun Lampung, Senin (1/7/2019).
Tahun lalu kemarin saja ada empat sekolah yang tutup, dan sekolah swasta yang gulung tikarpun ada di tahun ini.
Apabila berdasarkan izin operasional sekolah jika peserta didik dibawah 20 orang maka dilarang beroperasi sekolah tersebut.
• 252 SMK Swasta di Lampung Minim Pendaftar PPDB
• 11 Fakta Pria Bikin Pabrik Pistol Rakitan di Lampung, Peluru Diduga Disuplai dari Korea
• Heboh Inses Kakak Kandung Nikahi Adik, di Lampung Ada Gadis Dicabuli Ayah dan 2 Saudara Kandung
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 43 SMA swasta di Bandar Lampung memperebutkan calon siswa.
Mereka adalah calon siswa yang gagal alias tidak diterima SMA negeri melalui jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).
Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKSS) Bandar Lampung Maryadi Saputra mengatakan, ada 43 SMA swasta yang siap menerima siswa baru.
Untuk itu, kata dia, sekolah swasta dituntut berkompetisi guna menarik para siswa tersebut.
"Selama ini sekolah swasta hanya menjadi partisipan dalam setiap tahun ajaran baru," kata Maryadi saat ditemui di SMKN 1 Bandar Lampung, Jumat, 28 Juni 2019.
Artinya, kata kepala SMA Gajah Mada ini, calon siswa yang tidak masuk SMA negeri akan ditampung di sekolah swasta.
"Seharusnya pemerintah juga memikirkan sekolah swasta. Pemerintah harus membuat mapping sekolah, seperti berapa jumlah lulusan di setiap jenjang, berapa kuota yang akan diterima di setiap sekolahnya, dan seperti apa pemerataannya," beber Maryadi.