Baca tanpa iklan
Untuk itu, dengan terungkapnya kasus korupsi dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Minggu (6/10/2019) bisa menjadi titik mula terkuaknya praktik korupsi di Lampung Utara.
“Meski OTT kemarin di bawah Rp 1 miliar, ini sudah bagus sebagai titik mula. Kami juga siap jika diminta bantuan, berkas kami sudah lengkap semua,” katanya.
• Sebelum Terjaring OTT KPK, Bupati Lampung Utara Ternyata Sudah Dapat Peringatan dari Orang Dekat
Belum Jalan
Sementara pengamat hukum dari Unila, Budiono, mengatakan, terjaringnya kepala daerah dalam OTT KPK menunjukkan sistem yang berjalan masih kurang baik.
Maka dari itu harus ada perubahan sistem dengan mencari betul-betul akar permasalahannya.
Misal, perlu dikaji dampak dari ongkos politik yang dikeluarkan seorang kepala daerah.
Ongkos yang besar, membuat setiap calon kepala daerah pada akhirnya berusaha mengembalikan uang tersebut saat mereka menjadi kepala daerah.
Di sisi lain, gaji kepala daerah cukup kecil.
Akibatnya, kepala daerah terdorong melakukan korupsi.
Karena itu, pembenahan perlu dilakukan mulai dari sistem rekrutmen kepala daerahnya.
"Sejauh ini UU Pilkada belum memberikan sanski tegas terkait money politics saat pelaksanaan pemilu. Sanksinya hanya sebatas hukuman administrasi dan tidak mengarah hukum pidana. Harusnya, ada sanksi tegas," ujar dia.
Selain itu, perlu juga ada perubahan sistem dalam pemerintahan dalam penganggaran dan pelaksanaan sehingga tidak menimbulkan kejahatan yang berbentuk KKN.
Wabup Ambil Alih
Pasca tertangkapnya Agung Ilmu Mangkunegara, maka roda pemerintahan selanjutnya dipimpin Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo.
Budi telah menerima surat dari Gubernur Lampung terkait penunjukannya menjadi pelaksana tugas bupati.