Baca tanpa iklan
Dia meminta data tumpang tindih atau masih ganda bisa dibersihkan dan didata ulang. "Saya berharap camat, lurah, kolektor membuat data secara akurat. SPPT bisa ditambah lagi. Saya berharap kerjasamanya," pintanya.
Terkait realisasi PBB 2019 lalu Sekkot Bandar Lampung Badri Tamam mengungkap ketercapaiannya masih dibawah 70 persen.
"Target Rp 160 miliar di tahun 2019 lalu yang terealisasi sebesar 64 persen atau sekitar Rp 80 miliar," ungkapnya.
Potensi yang baru terpungut melalui BPPRD hitungannya baru 50 persen. "Artinya dengan luas wilayah Kota Bandar Lampung masih ada 50 persen yang belum kita pungut," kata Badri.
Terlebih ada keluhan yang masuk di tingkat keluarahan dan kecamatan dimana memang masih banyak ditemukan data wajib pajak yang rancu dan bahkan fiktif.
"Karena datanya masih tumpang tindih, ganda bahkan fiktif atau tidak benar seperti yang dikeluhkan lurah dan camat," bebernya.
Terkait target pendapatan daerah secara keseluruhan di tahun 2020 sebesar Rp 3,5 triliun lebih. Sementara target pendapatan asli daerahnya Rp 980 miliar lebih termasuk didalamnya target PBB.(Tribunlampung.co.id/Sulis Setia M)