Menurut Luhut, ini bagian dari diplomasi yang canggih yang tidak menimbulkan ketersinggungan tapi memunculkan pengertian. Tanpa mengorbankan derajat dan harga diri bangsa.
Intinya adalah, kata Luhut, pemerintah tidak pernah mengorbankan kedaulatan negara demi investasi asing.
Menurut dia, pemerintah selalu melihat hubungan antar-negara dalam konteks yang pas dan yang penting.
"Kita tentu berkaca pada diri sendiri, apa yang kurang dalam mengamankan perairan ZEE kita. Apakah karena kapal-kapal TNI-AL tidak cukup atau terlalu kecil, apakah berarti Bakamla (Badan Keamanan Laut, coast guard) kita tidak optimal? dan sebagainya," tulisnya lagi.
Seperti diketahui kapal nelayan China memasuki perairan Natuna beberapa waktu lalu.
Hebatnya lagi, kapal nelayan China itu masuk perairan Natuna dikawal kapal coast guard China.
Natuna selama ini dikenal sebagai wilayah perairan Indonesia.
Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar exclusive economic zone (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan langsung mengambil tindakan tegas atas apa yang dilakukan China.
Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar China dan melayangkan nota protes terhadap pemerintah China.
Retno Marsudi menyatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.
Retno Marsudi Menjelaskan, ZEE Indonesia tersebut telah ditetapkan oleh United NationS Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Maka dari itu, Retno Marsudi meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.
"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," ujar Retno Marsudi.
Srikandi Jokowi lainnya yang bereaksi keras Susi Pudjiastuti.