Kasus Suap Caleg, Sekjen PDIP dan Satpamnya Diperiksa KPK 2,5 Jam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Nurhasan, petugas satuan pengamanan (satpam) di kantor Hasto, turut diperiksa penyidik.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Hasto dan Nurhasan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengajuan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR 2019-2024 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Keduanya diperiksa untuk tersangka komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

• Saeful Eks Anak Buah Hasto Sebut Bosnya Tidak Terlibat Suap, Seluruh Uang Suap dari Harun Masiku

• ICW Pertanyakan Kesaksian Uang Suap dari Hasto Kristiyanto Masih Berlaku Apa Sudah Dicabut BAP?

• Driver Ojol Ditangkap Polisi, Pelihara Tuyul hingga Punya 41 Akun Gojek dan 8.850 Nomor HP

• Jenazah Pasien Dibungkus Plastik lalu Dikubur, Pihak RSUD Semarang Bantah Virus Corona

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WSE (Wahyu Setiawan)," kata Ali kepada wartawan.

Hanya sekitar 2,5 jam Hasto menjalani pemeriksaan penyidik komisi antirasuah.

Hasto mengaku ada 14 hal yang disampaikannya saat diperiksa penyidik KPK.

Namun, dia menolak menginformasikan materi pemeriksaannya itu.

Dia juga tidak mau menjawab saat ditanya wartawan soal keberadaan tersangka Harun Masiku saat ini.

Ia mempersilakan wartawan menanyakan hal itu ke pihak KPK.

"Berkaitan dengan substansi silakan ditanyakan kepada KPK, intinya saya mengikuti seluruh proses hukum. Saya penuhi panggilan sebagai saksi itu dan saya berikan saksi dengan sebaik-baiknya," kata dia ke wartawan usai pemeriksaan.

Hasto justru kembali mengklaim bahwa PDIP berhak memasukkan Harun Masiku ke DPR melalui mekanisme PAW berbekal surat keputusan dan fatwa Mahkamah Agung.

"Intinya partai berdaulat, partai peserta pemilu dan kursi yang dimiliki itu adalah kursi milik partai sehingga ketika ada persoalan partai punya kedaulatan," kata Hasto.

Lebih kurang sama, Nurhasan juga enggan menjawab saat ditanya wartawan soal pemeriksaan.

Ia meminta menanyakan hal itu kepada KPK.