Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Hanif Mustafa
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hanya unggah berkas perusahaan yang ikut lelang randis, oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN di Lampung Timur, Dadan Darmansyah terseret dalam kasus dugaan korupsi.
Ketika itu, Dadan merupakan ketua pokja dalam pengadaan randis bupati dan wakil bupati TA 2016.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azahra mengatakan, terdakwa Dadan Darmansyah selaku pokja telah mengunggah data PT Topcars untuk menjadi peserta lelang pada pengadaan randis Lampung Timur.
Baca juga: Ayah Datangi TPS, Paksa Anaknya yang Jadi Ketua KPPS Pulang karena Takut Corona
Baca juga: Nasib Para Artis yang Ikut Pilkada 2020, Ada yang Unggul Ada yang Kalah
"Terdakwa selaku pokja V meloloskan terhadap penawaran dari PT Topcars Indonesia yang merupakan showroom mobil yang tidak memiliki dukungan dari distributor dan bukan agen tunggal pemegang merek (ATPM)," ujar Azahra dalam persidangan terdakwa Dadan Darmansyah, Kamis (10/12/2020).
Selain itu, kata JPU, terdakwa melakukan negosiasi dengan PT Topcars Indonesia yang awalnya menganggarkan pengadaan sebesar Rp 2.606.460.000.
"Dari proses negosiasi harga didapatkan Rp 2.604.700.000," beber Azahra.
JPU menambahkan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Negara Merugi Rp 600 Juta
Penyelewengan dana pengadaan randis yang dilakukan oknum ASN di Lampung Timur TA 2016, merugikan negara sampai Rp 686.911.670.
Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada 2020 di 9 Provinsi: Sumbar, Bengkulu, Kalsel, Kalteng, Sulut, Sulteng
Baca juga: Reaksi Putri Anne Saat Arya Saloka Dituduh Selingkuh dengan Amanda Manopo
Hal ini terungkap dalam persidangan perdana Aditya Karjanto (36) selaku Direktur PT Topcars Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Efiyanto, Kamis (10/12/2020).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azahra mengatakan, setelah mendapat tawaran dari terdakwa Suherni, PT Topcars Indonesia mengikuti lelang randis Lampung Timur.
"Dalam pelelangan PT Topcars sebagai showroom mobil, dan tidak memiliki surat dukungan ketersediaan barang dari distributor dan bukan agen tunggal pemegang merek," sebut Azahra, Kamis.
"Sehingga, tidak memiliki kelengkapan dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang kendaraan operasional dinas bupati dan wakil bupati Lampung Timur Tahun 2016 berupa Toyota LC Prado dan Toyota New Harrier Tahun 2016," imbuhnya.
Lanjutnya, PT Topcars Indonesia awalnya menganggarkan pengadaan sebesar Rp 2.606.460.000.