Baca tanpa iklan
Itu akibat anggaran dan teknis yang tidak disiapkan dengan baik.
"Kita melihat ini ada keelemahan dari pemerintah dari sisi anggaran dan teknis sehingga mudah terjadi kecurangan," kata dia.
"Panja seleksi CPNS ini belum selesai dan belum ada kesimpulan. Kami sedang evaluasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam kecurangan ini," sambungnya.
Untuk itu, Anggota DPR Dapil Lampung ini juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dibalik jaringan mafia CPNS tersebut.
"Harus dikembangkan sampai tuntas. Kemarin yang ditangkap itu cuma operatornya saja atau kroco-kroco dilapangan. Sementara aktor mafia dibalik itu juga harus ditangkap," jelas Endro.
"Karena kecanggihan IT ini benar-benar menjadi kejahatan serius. Presiden berharap peningkatan SDM tapi malah banyak kecurangan yang justru akan merusak SDM di negara ini," tandasnya.
Sebelumnya, Satgas Anti KKN CPNS Bareskrim Mabes Polri melakukan Konferensi Pers ungkap kasus melalui virtual bersama sejumlah Polda jajaran, Senin (25/4/2022).
Konferensi Pers tersebut dilakukan bersama sejumlah Polda yang berhasil ungkap kasus kecurangan atau joki dalam seleksi CPNS 2021.
Selain Polda Lampung, pengungkapan juga terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sulawesi Tengga
Untuk di wilayah hukum Polda Lampung, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menetapkan 4 orang tersangka.
Dirkrimsus Polda Lampung, Kombes Pol. Ari Rachman Nafarin membeberkan identitas ke 4 tersangka.
"Empat tersangka yaitu berinisial AN (27), MR (24), MRA (26) dan IG (35)," kata Ari.
Ari menjelaskan, modus operandi yang dilakukan para pelaku adalah menggunakan aplikasi remote access.
Serta perangkat khusus yang dimodifikasi oleh para pelaku, sehingga komputer yang digunakan peserta bisa diakses oleh orang lain dari jarak jauh.
"Keempat tersangka yang diungkap dari tiga titik lokasi pelaksanaan tes CPNS, yaitu ITERA, Korem Dan SMK Yadika Pringsewu," kata Ari.