Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik bakal berimbas pada biaya Paket Wisata dan Tarif Angkutan.
Imbas harga BBM naik terhadap Paket Wisata dan Tarif Angkutan (Bus) ini diakui pelaku bisnis perjalanan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda).
Menurut Asosiasi Travel Agent (Astindo) dan Organda, pihaknya terkena imbas harga BBM naik jenis Pertalite dan Solar.
Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Lampung Adi Susanto mengatakan, kondisi harga BBM naik sangat mengejutkan pihaknya.
"Sangat menyentak kenaikan BBM ini, otomatis menganggu operasional kita, pasti semua bakal naik termasuk paket wisatanya," ujar Adi kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (4/9/2022).
Baca juga: Harga Telur Ayam di Bandar Lampung Mulai Turun, Saat Ini Rp 28 Ribu per Kilo
Baca juga: Harga Pertalite Naik Jadi Rp 10 Ribu per Liter, Ojol di Bandar Lampung Pasrah
Keputusan kenaikan harga BBM yang cukup tinggi, menurutnya pasti bakal memberi dampak serius terhadap kondisi perekonomian saat ini.
"Akan berdampak pada ekonomi kita, makin terpuruk saja, padahal lagi kondisi recovery (pemulihan) di kondisi masih pandemi Covid-19," tuturnya.
"Sangat keberatan tentunya, meminta ditinjau ulang. Kalaupun naik bertahap, jangan langsung seperti ini," sambung dia.
Diakuinya, sebagai pelaku usaha pihaknya juga memahami kondisi beban negara akibat subsidi BBM yang dilakukan.
"Jadi masyarakat nggak keberatan juga, kalau naik ya dibuat bertahap," bebernya.
Terkait harga paket wisata, pihaknya tentu akan melakukan penyesuaian.
"Paling enggak naik 20 sampai 30 persen dari harga paket wisata saat ini," tuturnya.
Baca juga: Nuraini Warga Bandar Lampung Sumringah Terima Bantuan BLT Presiden Jokowi
Baca juga: Presiden Jokowi ke Bandar Lampung, Pedagang hingga Tukang Becak Ketiban Berkah BLT
Namun, pihaknya juga mengkhawatirkan semakin banyak orang enggan berwisata.
"Soalnya secara otomatis di travel agent dan asosiasi pasti agak sulit menjaga paket-paket wisata itu," jelas Adi.
Pihaknya kini masih menunggu regulasi lanjutan dari PO bus dan kebijakan pemerintah lebih lanjut terkait penyesuaian tarif bus.