Baca tanpa iklan
"Revitalisasi dan pengaturan dermaga non eksekutif berikut pengaturan alur penumpang dan kendaraan lebih dioptimalkan untuk menampung lonjakan hari besar atau liburan," ujarnya.
Suharto mempertimbangkan untuk menerapkan sistem Marine Operation System (MOS) supaya tidak ada lagi permainan koruptif dalam pengaturan kapal di dermaga dan berlayar.
"Dengan MOS para stakeholder seperti BPTD, ASDP, pemilik kapal, nahkoda, publik, Pemerintah Daerah melalui Dishub dapat mengetahui keberadaan dan kondisi kapal," katanya.
"Selain itu penumpang juga bisa mengetahui jadwal kapal dan bisa mengaksesnya dengan aplikasi seperti yang dilakukan oleh PT KAI," ujarnya.
Suharto mengatakan pihaknya akan menyesuaikan tarif baru menyusul momen kenaikan BBM pada pekan lalu.
"Berbagai tarif harus win-win, tidak terlalu memberatkan konsumen tetapi menutup semua biaya operasional, kalau tidak, kebijakan subsidi Pemerintah harus disertakan," ujarnya.
Suharto mengatakan pihaknya akan terbuka terkait manifes penumpang dan kendaraan (termasuk penumpang di dalamnya)
"Manifes penumpang dan kendaraan akan terpampang online dan real time sehingga nahkoda, pemilik kapal, BPTD, ASDP, Dispenda, Dishub, Jasa Raharja, dan lain-lain dengan pasti mempunyai daftar penumpang," katanya.
"Hal ini penting agar bila terjadi kecelakaan tidak kesulitan dalam memverifikasi manifes," ujarnya.
Suharto mengatakan pihaknya akan menggunakan secara optimal Internet of Things (IoT) di seluruh sistem operasi Pelabuhan, dan pada akhir 2022 sudah harus selesai.
"Memang akan banyak tantangan, namun dengan IoT percaloan dan korupsi di wilayah Pelabuhan akan sangat turun," tandasnya.
(Tribunlampung.co.id/ Dominius Desmantri Barus)