Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung telah memiliki langkah-langkah untuk meningkatkan wisata dan menyelesaikan berbagai permasalahan destinasi wisata di Provinsi Lampung.

Berikut Wawancara Eksklusif dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Bobby Irawan:

1. Berdasarkan penelusuran Tribun Lampung, ada salah satu pantai di Lampung yang terdapat pungutan biaya yang menurut wisatawan mahal dan tidak jelas. Pungutan ini bukan hanya sekali. Di pintu masuk ada pungutan. Kemudian didalam ada pungutan lagi. Bagaimana tanggapan bapak?

Lampung memiliki destinasi wisata yang lengkap. Dari sisi kualitas, Lampung tidak kalah dengan provinsi lain yang pariwisata lsudah lebih dulu maju. Misalnya Bali yang sudah menjadi parameter nasional.

Hanya saja tantangan yang dihadapi wisata di Lampung adalah pengelolaan. Di Lampung masih banyak destinasi wisata yang dikelola individu maupun masyarakat.

Ketika destinasi wisata itu dibuka untuk kunjungan wisatawan, apalagi jika animo masyarakat tinggi, ada kue ekonomi disitu. Tentunya mereka akan memungut biaya.

Misalnya yang sempat viral di Pahawang. Untuk bisa ke Pahawang kita harus lewat Pelabuhan Ketapang. Pengelola Pelabuhan Ketapang memungut biaya. Ketika sampai di Pahawang, beda lagi pengelolanya, sehingga harus bayar lagi 

Untuk bisa mengatasi hal ini, pemerintah baik dari level desa, kecamatan, maupun kabupaten harus bisa menjembatani. Sehingga bayarnya cukup satu tempat saja. Dari pembayaran itu jelas bagaimana pembagiannya untuk masing-masing pengelola.

Dengan begitu wisatawan yang datang jadi tidak terbebani, dan pengelola bisa mendapatkan manfaat dari destinasi wisata itu.

Sebab kami juga inginnya destinasi wisata bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat ada di destinasi wisata itu maupaun disekitar destinasi wisata itu.

2. Wisatawan domestik di Labuhan Jukung enggan membayar biaya masuk ke Pantai Labuhan Jukung karena merasa Pantai Labuhan Jukung adalah milik bersama? Bagaimana solusinya?

Pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm) dan mendorong gerakan sadar wisata. 

Dengan begitu orang-orang yang ada di destinasi wisata itu akan membuat wisatawan yang ada di destinasi wisata menjadi merasa nyaman, misalnya dengan ramah terhadap wisatawan dan menjamin keamanan wisatawan. 

Apabila wisatawan merasa nyaman, wisatawan pasti mau mengeluarkan biaya.

3. Bagaimana langkah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas sdm?