Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Nota pembelaan atau pleidoi terdakwa kasus korupsi Kepala Dinas PMD Lampung Utara Abdurrahman ditolak oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Penolakan pleidoi Abdurahman dihadirkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, Kamis (22/2/2024).

Jaksa menolak seluruh pleidoi Abdurahman cs dalam penjelasannya.

Penolakan pleidoi itu juga berlaku untuk empat terdakwa lainnya yang berkongkalikong dengan Abdurahman.

Ditegaskan oleh jaksa, tuntutan yang diberikan kepada Abdurrahman cs adalah sebagaimana bunyi sidang tuntutan pada 18 Januari 2024 lalu.

"Kami tetap berpedoman sebagaimana yang disampaikan dalam sidang tuntutan pada 18 Januari 2024," kata jaksa.

Menurut jaksa, Abdurahman cs secara kajian yuridis terbukti bersalah atas perkara korupsi bimtek pratugas bagi kepala desa terpilih tahun anggaran 2022.

Dalam kasus ini, ikut terjerat pria bernama Nanang Furqon, rekanan yang bekerja sama dengan Abdurahman.

Selain itu, ada dua terdakwa lainnya yang ikut dalam kongkalikong itu, yakni Kabid di Dinas PMD Lampung Utara Ismirham Adi Saputra dan Kasi di Dinas PMD Lampung Utara Ngadiman.

Dengan penolakan pleidoi itu, maka keempatnya tetap pada tuntutan pidana awal.

Yakni, tuntutan selama tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta untuk Abdurahman dan Nanang Furqon.

Lalu Ismirham dan Ngadiman dituntut dua tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 50 juta.

Sebelumnya, Abdurahman sempat membacakan nota pembelaannya pada 31 Januari 2024.

Dia mengaku ingin sekali terbebas dari tuntutan selama tiga tahun penjara yang telah dibacakan jaksa penuntut umum.

Abdurahman sangat menderita selama menjalani proses persidangan.