TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD memastikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Mahfud MD soal kecurangan Pemilu 2024, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah memberikan instruksi untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2024. 

Lantas Mahfud MD membocorkan tugasnya mengurus jalur hukum, sedangkan Ganjar Pranowo bertugas di jalur politik.

Kini seluruh partai koalisi pengusung paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga sudah berkoordinasi untuk melengkapi syarat pengguliran hak angket.

Dijelaskan Mahfud, TPN akan menggunakan jalur hukum dan politik.

Jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan jalur politik melalui hak angket di DPR RI.

"Terakhir pekan lalu saya sama Mas Ganjar bersama TPN, bersama Ibu Mega juga, di luar kami ketemu tim hukum."

"Komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari Ibu Mega, agar kita mengambil dua jalur," ucap Mahfud, ditemui Jumat (8/3/2024).

Mahfud MD mengaku diamanahi mengurus jalur hukum, sedangkan Ganjar Pranowo mengurus jalur politik.

Dalam kesempatan itu, Mahfud sekaligus mengklarifikasi ketidakikutsertaannya dalam wacana pengguliran hak angket di DPR RI.

Eks Menkopolhukam tersebut mengaku tidak dapat ikut serta dalam pengguliran hak angket karena dirinya bukan kader dari partai politik mana pun.

"Kemudian jalur politik, saya tidak ikut, itu angket. Saya tidak ikut karena saya bukan orang partai," imbuhnya.

Kendati demikian, Mahfud memastikan TPN serius menggulirkan hak angket di DPR.

Ia pun mengungkap naskah akademik yang telah dipersiapkan demi memuluskan wacana pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang naskah akademiknya tebal kali, di atas 75 halaman yang sudah saya baca," jelas Mahfud.

"Tinggal koordinasi teknik siapa yang tanda tangan di depan, tapi yang mau tanda tangan kan harus baca juga agar nanti ketika mempertahankan itu tahu."

Sebut KPU Ugal-ugalan

Mahfud MD turut mengomentari hilangnya tampilan grafik perolehan suara di Sirekap Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia menilai perlu dilakukan audit digital forensik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Tapi audit (digital forensik sistem IT Sirekap) ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengungkit teguran yang sudah berkali-kali diterima komisioner KPU.

Seharusnya, ujar Mahfud, komisioner KPU langsung mengundurkan diri setelah berkali-kali melakukan pelanggaran etik.

"Tapi ya mereka nggak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur," imbuhnya.

Menurut Mahfud, KPU perlu mengakui pihaknya tidak mampu mengendalikan sistem IT karena kekurangan ahli di bidang teknologi.

Karena itu, Mahfud menantang KPU untuk melakukan audit karena tidak akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024.

"Nah kalau berani diaudit saja. Tidak ada hubungannya ini dengan hasil pemilu nanti audit ini. Ini hanya terkait dengan kinerja KPU. Jangan takut juga partai-partai nggak setuju audit begitu misalnya. Nggak akan berubah pada hasil yang nanti ditetapkan berdasar hitungan manual," kata Mahfud.

( Tribunlampung.co.id/Tribunnews)