TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan (PDIP) lebih cocok menjadi oposisi pemerintah.

Menurut Ujang Komarudin, hal itu sesuai dengan kemampuan dan kekuatan PDIP selama ini. 

Sebab jika bergabung dengan pemerintahan maka keleluasaan PDIP tidak akan seperti yang sekarang ini karena bagian dari pemerintahan yang baru. 

"Kalau PDIP sih lebih lincah tuh ada di oposisi. Lebih bagus. Lebih hot di oposisi dibandingkan di pemerintahan," ungkap Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Sabtu (13/4/2024).

Menurutnya penilaian itu tepat dan kaitannya dengan tarik ulur sikap Megawati Soekaronputri itu ke kubu Prabowo-Gibran, yang notabene merupakan kompetitornya di Pilpres 2024.

Namun, kata Ujang, bergabung atau tidaknya PDIP ke kubu Prabowo-Gibran tetap menjadi keputusan Megawati.

Di sisi lain, akademisi Universitas Al-Azhar itu menyinggung, pemerintahan tanpa oposisi akan berjalan tanpa pengawasan.

"Kalau pemerintahan berjalan tanpa oposisi, tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang mengontrol," ungkapnya.

Dalam keadaan tersebut, Ujang menilai, fungsi oposisi akan diambil oleh pihak non parlementer, yakni rakyat.

"Walaupun kita tidak mengenal istilah oposisi di luar parlemen itu. Tapi akan seperti itu," ujarnya.

Hal itu dinilainya akan memberikan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia.

"Kalau kita sudah sepakat demokrasi, mesti ada second balances, ada yang memerintah, ada yang di luar pemerintahan mengawasi dan mengontrol, agar pemerintahan tidak salah jalan, tidak salah arah, on the track, agar tidak abuse of power, agar tidak otoriter," kata Ujang.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengajak Prabowo merangkul pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD masuk ke dalam pemerintahan 2024-2029.

"Sebetulnya dua ini (Prabowo dan Ganjar) kan sahabat," ungkapnya seusai menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (11/4/2024).

Bamsoet berharap Prabowo dan Ganjar bisa merekonsiliasi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hasil sengketa Pilpres 2024.