Berita Terkini Nasional

BPKP Akan Audit Tata Kelola PDN Buntut Serangan Siber Ransomware, DPR Sebut Kebodohan yang Konyol

Editor: Teguh Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN).

Silmy meminta pencadangan data layanan Imigrasi lantaran belum ada data cadangan milik Imigrasi di PDN.

Melihat surat yang belum dibalas, Silmy kemudian meminta anak buahnya tetap mencadangkan pelbagai data Imigrasi secara internal melalui Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

"Di situ kan kita minta ngecek-ngecek memastikan, nah kita baru tahu itu kan beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kita PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga taruhnya di mana? Karena itukan masih PDNS gitu kan," kata dia.

Ketika PDN alami serangan pada Kamis (20/6) lalu, Silmy merasa beruntung gangguan layanan Imigrasi tak terlalu lama karena memiliki back-up data di Pusdakim.

Silmy mengaku sempat berkomunikasi dengan Menkumham Yasonna Laoly supaya Imigrasi menyiapkan pusat data baru sebagai alternatif usai PDN mengalami gangguan.

Jika tidak, maka layanan akan terus terganggu.

Silmy menceritakan butuh waktu kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan sistem, sehingga perlintasan Imigrasi di bandara-bandara baru bisa pulih pada Sabtu (22/6/2024).

"Kemudian satu hari dibutuhkan untuk setting. Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam. Jadi dari Kamis sore ke Sabtu malam. Kenapa [pintu] perlintasan dulu? Karena ini yang paling ramai dibicarakan," kata dia.

Silmy pun memastikan kini semua layanan imigrasi sudah pulih 100 persen usai PDN bermasalah. (tribun network/dng/dod/ded/mam)

Berita Terkini