Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Ada empat faktor utama penyebab rendahnya partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2024 di Lampung.

KPU Lampung membeberkan data rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 lalu. 

Sebanyak 2.259.438 pemilih atau 34,61 persen dari total jumlah pemilih di Lampung tidak menggunakan hak suaranya alias golput pada Pilkada Serentak 2024. 

Data tersebut berdasarkan catatan KPU Lampung seusai rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. 

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih KPU Lampung Dedi Fernando menjelaskan, jumlah total daftar pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Lampung sebanyak 6.527.414 orang. 

Rinciannya, 6.515.869 orang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) dan 11.545 lainnya masuk daftar pemilih khusus (DPK).

Dari total jumlah pemilih tersebut, KPU Lampung mencatat terdapat 4.267.976 atau sekitar 65,39 persen pemilih yang menggunakan hak suaranya. 

Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, Bandar Lampung menjadi daerah dengan partisipasi terendah, yakni 51,99 persen. 

Adapun daerah dengan partisipasi tertinggi yakni Pesisir Barat dengan persentase 79,09 persen. 

Pengamat politik Universitas Lampung Darmawan Purba menjelaskan empat faktor itu memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.

"Saya melihat rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung disebabkan oleh empat perilaku non-voting. Pertama, faktor teknis, lalu faktor teknis politis, politis, dan keempat faktor ideologis," sebut Darmawan, Jumat (6/12/2024).

Dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Politik Unila ini pun menjabarkan hal-hal yang memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024 di Lampung. 

Darma mengatakan, masyarakat tidak ikut memilih karena beberapa alasan seperti sibuk bekerja, berada di luar daerah, sakit, TPS jauh dari tempat tinggal, dan berbagai masalah teknis lainnya.

"Yang menjadi catatan faktor teknis, ada banyak warga Lampung yang saat pemilihan sedang berada di luar lampung, seperti masyarakat yang kuliah atau bekerja di luar daerah, sementara kondisinya tidak memungkinkan mereka pulang. Jumlahnya mungkin bisa puluhan ribu orang," kata dia.

Pada faktor teknis politis, kata dia, ada masalah administratif, di mana masyarakat tidak terdaftar atau undangan memilih tidak dibagikan dengan tepat.