Kami ingin mengatasi persoalan banjir di kota ini secara menyeluruh, bukan hanya sementara,” kata Eva Dwiana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Dedy Sulistio menambahkan, seluruh pekerjaan tersebut dibiayai anggaran rutin dari pemerintah kota.
“Kami memanfaatkan anggaran rutin untuk perbaikan infrastruktur ini. Tidak ada program khusus, tetapi kami memang sudah menjadwalkan perbaikan berdasarkan prioritas wilayah yang rawan banjir,” kata Dedi.
Dengan rampungnya seluruh proyek tersebut, Pemkot Bandar Lampung berharap dampak banjir dapat ditekan dan kualitas lingkungan serta kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi infrastruktur yang ada guna memastikan sistem drainase berfungsi optimal.
Fokus Penertiban
Satgas Penertiban Bangunan Pemkot Bandar Lampung menyebut ada delapan kecamatan yang menjadi fokus penertiban bangunan penyebab banjir.
Delapan kecamatan di Bandar Lampung itu antara lain Labuhan Ratu, Kedaton, Way Halim, Sukabumi, Rajabasa, Enggal, TKP, TKT, dan Kemiling.
Ketua Satgas Penertiban Bangunan Pemkot Bandar Lampung, Antoni mengatakan, sejumlah bangunan di beberapa kecamatan itu diketahui berdiri di atas aliran air.
“Bangunan yang berdiri di badan sungai harus ditertibkan agar aliran air tidak terganggu dan risiko banjir bisa dikurangi,” ujarnya, 10 Maret silam.
Ia melanjutkan, keberadaan bangunan itu diduga menjadi salah satu penyebab penyempitan aliran air sehingga terjadi banjir di sejumlah wilayah.
Dalam hal ini, Antoni menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penyisiran di berbagai titik yang sudah dimulai sejak 3 Maret 2025 lalu
Dari hasil penyirisan, setidaknya ditemukan tujuh pelanggaran mencakup rumah dan kandang ayam yang berdiri di atas aliran drainase.
“Ini kami lakukan berdasarkan perintah Ibu Wali Kota Bunda Eva. Setiap hari kami berkeliling menyusuri sungai,” jelasnya.
“Dari hasil pemantauan, ada puluhan bangunan yang berdiri di badan sungai di delapan kecamatan,” pungkasnya.
( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )