“Ya asal pengelola baik dan memberi dampak pada PAD tentu kita sambut baik, asal jangan membebani masyarakat, khususnya pedagang setempat,” kata Wakil Ketua Komisi I itu.

Menurut dia, ketika pasar dikelola pihak ketiga harus jelas apakah mampu menambah PAD atau tidak.

“Kalau tidak meningkatkan PAD, atau meningkat tapi kurang maksimal, ya tidak apa-apa diambil alih guna meningkatkan PAD. Tapi lagi-lagi jangan membebani masyarakat,” tuturnya.

Romi menyampaikan kondisi pasar saat ini memang belum dikelola dengan baik dan belum tertata rapi.

“Mungkin itu juga jadi alasan pemkot untuk mengelolanya ke depan, dan kami di DPRD tentu bakal mengawasi,” ucapnya.

“Idealnya pasar dikelola UPT untuk menggenjot sumber PAD, yang dampaknya ya untuk masyarakat juga,” kata dia.

Terkait perizinan, pihaknya juga akan melakukan RDP dengan dinas terkait.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)