TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Jakarta - Demonstrasi yang memprotes kenaikan tunjangan DPR berakhir ricuh, Senin (25/8/2025) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Kenaikan tunjangan DPR ini dinilai mencederai rakyat karena di tengah masyarkat alami kesulitan ekonomi.

Kericuhan pecah saat polisi memaksa massa aksi untuk membubarkan diri lantaran waktu untuk menyampaikan aspirasi sudah diberikan.

Alhasil massa aksi yang tadinya terpusat di depan gedung DPR/MPR RI terpukul mundur.

Gedung DPR RI adalah kompleks bangunan yang menjadi pusat aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga legislatif nasional yang berfungsi menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Massa aksi yang sebelumnya bertahan di depan gerbang utama dipukul mundur aparat kepolisian hingga masuk ke ruas jalan tol Cawang-Grogol.

Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. 

Aksi dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

• Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR
• Transparansi gaji anggota DPR
• Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih
• Penolakan RKUHAP
• Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
• Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi

Pantauan Tribunnews sekira pukul 12.30 WIB, situasi memanas setelah massa dipukul mundur dari arah barat menuju timur oleh aparat.

Aparat kepolisian yang berjaga terus mendorong kerumunan massa aksi menggunakan kendaraan pengurai massa dan water cannon. Gas air mata pun turut ditembakkan.

Gas air mata adalah senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan kerumunan atau mengurai massa dengan cara mengiritasi mata, hidung, kulit, dan saluran pernapasan.

Massa aksi yang terdesak akhirnya berlarian masuk ke ruas jalan tol di sekitar akses exit toll DPR. 

Situasi sempat kacau, sejumlah pengendara yang melintas juga ikut terganggu karena jalur tol mendadak dipenuhi kerumunan.

Akibat bentrokan itu palang pintu keluar tol pun rusak, sampai beberapa saparator busway juga rusak berceceran. 

Sementara itu, aparat kepolisian terus bergerak memukul mundur massa aksi hingga tepecah dan akhirnya terurai ke jalan Gerbang Pemuda. 

Hingga berita ini diturunkan, aparat masih tetus menekan massa aksi untuk membubarkan diri.

"Kami sudah memberi waktu untuk menyampaikan aspirasi. Ini bukan unjuk rasa tapi pengerusakan," ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dari atas mobil komando kepolisian.

Sebanyak 1.250 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda DKI dikerahkan. Polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas dan penutupan akses tol sementara

Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menjelaskan arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi sementara waktu dialihkan.

Menurutnya, langkah ini guna menghindari kepadatan lalu lintas dan menjaga keamanan di sekitar lokasi unjuk rasa.

"Bahasanya pengalihan jalan, yang dari arah Semanggi menuju Slipi sementara kita alihkan dulu ke arah Gerbang Pemuda dan ke arah Asia Afrika," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

"Jadi sementara tidak bisa dilintasi dulu yang ke arah depan DPR karena ada aksi unjuk rasa," sambung Robby.

Pengalihan arus dilakukan di bawah kolong Ladokgi, dekat pintu 9 Gelora Bung Karno (GBK).

Kendaraan dialihkan ke kiri agar dapat kembali ke Semanggi, lalu menuju Slipi melalui Jalan Bendungan Hilir.

Sedangkan, jalur TransJakarta (TJ) di depan Gedung DPR masih dapat dilintasi secara terbatas. 

"Apabila massa unjuk rasa sudah semakin banyak dan tidak bisa dilintasi kami sudah berkoordinasi dengan TransJakarta supaya rute ke arah Slipi bisa dialihkan dulu," katanya.

Polisi menyampaikan jalur tol di sekitar kawasan DPR/MPR masih berjalan normal serta belum berdampak atas aksi unjuk rasa.

"Masyarakat masih bisa melintas di depan DPR/MPR melalui tol," tambah Robby.

Informasi terkini untuk rasa pecah, sejumlah pendomo dibubarkan oleh aparat kepolisian.

Sebagai informasi, di media sosial X warganet menyerukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI menyikapi meroketnya tunjangan anggota DPR RI yang bernilai lebih dari Rp100 juta.

Demo itu rencananya digelar 25 Agustus 2025 dengan dasar adanya kekecewaan publik terhadap DPR RI hingga dorongan untuk membubarkan DPR RI.

Diketahui, total pendapatan anggota DPR RI periode 2024–2029 digadang-gadang akan mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan. 

Namun, bukan gaji pokok yang naik melainkan berbagai tunjangan yang melonjak tajam, mulai dari beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp50 juta per bulan.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengakui bahwa kenaikan pendapatan anggota dewan berasal dari penyesuaian sejumlah tunjangan.

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8).

Adies bahkan berkelakar bahwa kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.” 

Ia menyebut bahwa selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.(*)

Berita Selanjutnya Warga Pati Patungan Rp117 Juta, Bakal Demo Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka