Warga Pati Patungan Rp117 Juta, Bakal Demo Desak Bupati Sudewo Jadi Tersangka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pati - Masyarakat Pati Bersatu berhasil menghimpun donasi sejumlah Rp 117,4 juta dalam kurun lima hari, 19-23 Agustus 2025. 

Warga Pati membuka posko donasi sebagai persiapan transportasi dan perbekalan untuk menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada 2-3 September mendatang.

Dikutip Tribunlampung.co.id dari Tribunjateng, posko tersebut didirikan di depan Kantor Bupati Pati, tepatnya di bawah videotron kawasan Alun-Alun Pati.

Di depan posko, mereka memasang papan tulis yang mengabarkan perkembangan perolehan donasi. 

Demo atau demonstrasi adalah sebuah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. 

Demo yang terjadi di Pati dipicu oleh rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB‑P2) hingga ratusan persen yang dianggap membebani masyarakat tanpa sosialisasi memadai.

Warga pun mendesak Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. 

Masyarakat Pati Bersatu kini berencana menggelar aksi di Gedung KPK RI untuk mendesak lembaga antirasuah itu segera meningkatkan status Bupati Pati Sudewo dari saksi menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Laporan perolehan donasi tersebut terus diperbaharui setiap hari.

“Pada Sabtu (23/8/2025) sampai pukul 23.45 WIB, kami mendapat Rp 34,2 juta. Barakallah untuk semua donatur sehingga total donasi sejauh ini Rp 117,4 juta. Mudah-mudahan tercapai target kami 10 bus,” ucap koordinator penggalangan donasi, Mulyati, Minggu (24/8/2025).

Massa berencana berangkat pada 31 Agustus. Kemudian menggelar aksi selama dua hari, 2-3 September.

Koordinator Aksi, Supriyono alias Botok, mengatakan bahwa sebelum aksi itu, ribuan warga Pati akan menggelar aksi kirim surat serentak ke Gedung KPK RI, Senin (25/8/2025) besok.

“Besok kami ada agenda berkirim surat. Satu orang satu surat. Intinya agar KPK segera menangkap Bupati Sudewo. Titik kumpul di Alun-Alun Pati. Perkiraan ribuan orang yang ikut,” ujar dia.

Aksi kirim surat ke KPK ini merupakan upaya lain dari pihaknya untuk melengserkan Bupati Pati Sudewo, di samping proses Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Sudewo yang masih bergulir di DPRD Pati.

Demo Besar-besaran di Pati Resmi Batal